Soal "Dwell Time", Pengusaha Kritik Balik Pemerintah

Namun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) balik mengkritik pemerintah karena persoalan dwell time juga karena andil buruknya koordinasi antar kementerian dan lembaga negera yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ginsi melihat ada ego sektoral di situ.

"Ada 18 kementerian dan lembaga disana, jangan kan 18, dua saja Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan susah (kordinasi), Bea Cukai sama Kementerian Perdagangan susah juga. Ini sudah ego sektoral semua. (Dirut Pelindo II) R.J Lino sudah kebakaran jenggot, dia nyalahin ini nyalahin itu," ujar Ketua II Ginsi Erwin Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dia mengakui, ada importir nakal yang menimbun barangnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Kegemaran itu, kata Erwin, disebabkan karena banyak importir yang tak memiliki gudang penyimpanan barang.

Meski mengakui hal itu, dia menyebut sistem pengelolaan dwell time juga bermasalah. Terutama terkait layanan perizinan yang dibutuhkan importir usai barang impor sampai di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Memang pelabuhan itu buka 24 jam, Tapi itu layanannya (pengurusan izin) ada enggak 24 jam?. Saya sih netral (tidak membela importir nakal atau pemerintah) ya. Tetapi, saya pesan ke Pak partogi (Dirjen Perdagangan Luar Negeri) ya kebijakan itu jangan abu-abu, jadi soal pre-costume itu jangan kita harus urus kesana kemari. Mereka harus paham juga gitu, ditanya solusi mereka enggak paham juga," kata dia.

Oleh karena itu, Erwin meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan koordinasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu caranya yaitu dengan menguatkan peranan Otoritas Pelabuhan (OP) menjadi koordinator tunggal 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung.