Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Importir Endus Ada Kepentingan Politik Terkait Isu "Dwell Time"

Kompas.com - 26/06/2015, 10:41 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) mengendus adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan isu waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok untuk kepentingan politik.

Akibatnya, bukanya mencari penyelesaiaan masalah, beberapa pihak malah saling tuding siapa yang paling bersalah. "Ini kan di Pelabuhan Tanjung Priok, walaupun yang lain pada latah gitu loh. Itu di Belawan, di Makassar, ribut juga soal dwelling time. Jadi sifatnya politis itu," ujar Ketua II Ginsi Erwin Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Menurut dia, pelabuhan sulit dilepaskan dari kepentingan politik karena merupakan tempatnya stategis. Bahkan kata Erwin, kerena besarnya kepentingan politik itu, Operator Pelabuhan sampai tak mampu berbuat banyak di pelabuhan.

"Jadi ini bisa enggak pemerintah tegas, disitu kan ada gubernurnya yaitu Otoritas Pelabuhan (OP). Otoritas Pelabuhan diberikan wewenang untuk mengatur itu, bisa enggak? Sama Pelindo II aja kalah. Kenapa kalah? Karena Pelindo punya duit," kata dia.

Ia pun mendukung usulan agar dikeluarkann keputusan presiden (Keppres) terkait penguatan OP. Menurut dia, untuk mengatur 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan memang dibutuhkan penguatan OP.

"Bisa itu bisa (jadi solusi), tapi orangnya itu harus kuat. Karena di pelabuhan itu tidak terlepas dari politik, dari partai. Kalau enggak di-support orang itu enggak akan mampu, akan kegeser juga oleh kepentingan (politik)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com