Ke Mana Larinya Uang Penerangan Jalan yang Masuk Komponen Tarif Listrik?

Kompas.com - 28/06/2015, 16:30 WIB
Ilustrasi: Lampu penerangan jalan menyala di sekitar menara saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) 500 kilovolt milik PT Perusahaan Listrik Negara di Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi: Lampu penerangan jalan menyala di sekitar menara saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) 500 kilovolt milik PT Perusahaan Listrik Negara di Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam setiap pembayaran listrik, baik pra-bayar maupun pasca-bayar, masyarakat selalu dikenai tambahan biaya di luar tarif pemakaian listrik per kWh.

Selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PLN juga menambahkan biaya komponen pajak penerangan jalan (PPJ) kepada masyarakat pengguna listrik. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mempertanyakan biaya PPJ yang ditarik PLN itu. Lantas, ke mana perginya biaya PPJ tersebut?

Deputi Public Relation PLN Sampurno Marnoto mengatakan, tarif PPJ itu tak pergi ke kas BUMN listrik tersebut, tetapi disetor ke pemerintah derah (pemda) secara langsung.

“Kalau gambarannya pasca-bayar dan listrik pintar (prabayar) komponennya sama… kalau pajak penerangan jalan (PPJ) yang dipungut itu disetor langsung ke pemda setempat,” ujar Sampurno kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Pungutan PPJ kepada pelanggan listrik PLN memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing.

Dengan demikian, PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, untuk besaran biayanya, setiap daerah memiliki besaran PPJ yang berbeda beda. Pasalnya, besaran biaya tersebut ditentukan oleh pemda masing-masing.

“PLN sama sekali tidak memungut biaya PPJ ke kas PLN. Jadi, dari total rupiah pembelian token akan terpotong komponen-komponen itu. Sehingga, seolah-olah ini PLN tidak jujur,” kata Sampurno.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Modal Syariah: Pengertian, Sejarah, dan Contoh Produknya

Pasar Modal Syariah: Pengertian, Sejarah, dan Contoh Produknya

Earn Smart
Erick Thohir Bakal Bawa Cucu Pertamina dan ASDP IPO di 2022

Erick Thohir Bakal Bawa Cucu Pertamina dan ASDP IPO di 2022

Whats New
Penggunaan Layanan Telemedicine Diprediksi Akan Terus Meningkat

Penggunaan Layanan Telemedicine Diprediksi Akan Terus Meningkat

Whats New
Sering Pakai Dompet Digital? Waspada Modus Penipuan Ini

Sering Pakai Dompet Digital? Waspada Modus Penipuan Ini

BrandzView
Strategi BEI Tingkatkan Investasi Hijau di Pasar Modal

Strategi BEI Tingkatkan Investasi Hijau di Pasar Modal

Whats New
Ditopang Pemulihan Ekonomi dan Likuiditas Melimpah, Kredit Perbankan 2022 Diproyeksi Tumbuh hingga 8 Persen

Ditopang Pemulihan Ekonomi dan Likuiditas Melimpah, Kredit Perbankan 2022 Diproyeksi Tumbuh hingga 8 Persen

Whats New
Pemerintah akan Menambah Masa Karantina WNI dan WNA dari Luar Negeri Jadi 10 Hari

Pemerintah akan Menambah Masa Karantina WNI dan WNA dari Luar Negeri Jadi 10 Hari

Whats New
Dirjen Pajak ke Jajarannya: Jangan Korupsi! Jabatan adalah Amanah

Dirjen Pajak ke Jajarannya: Jangan Korupsi! Jabatan adalah Amanah

Whats New
Mau Jadi Seller Tepercaya? Daftarkan Rekening UMKM ke Kemenkominfo

Mau Jadi Seller Tepercaya? Daftarkan Rekening UMKM ke Kemenkominfo

Whats New
Daftar Jalan Tol yang Terapkan Ganjil Genap saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022

Daftar Jalan Tol yang Terapkan Ganjil Genap saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022

Whats New
IHSG Sesi I Berhasil Bangkit, Asing Borong TLKM, PTBA, dan BBCA

IHSG Sesi I Berhasil Bangkit, Asing Borong TLKM, PTBA, dan BBCA

Whats New
Waspada, 3 Kejahatan Siber Ini Kerap Serang UMKM

Waspada, 3 Kejahatan Siber Ini Kerap Serang UMKM

Whats New
Antara Ahok, Erick Thohir, dan Arya Sinulingga soal Kontrak yang Bikin Rugi BUMN

Antara Ahok, Erick Thohir, dan Arya Sinulingga soal Kontrak yang Bikin Rugi BUMN

Whats New
Ketua KPK: Suap-menyuap dan Pemerasan Rentan Terjadi dengan Insan Perpajakan

Ketua KPK: Suap-menyuap dan Pemerasan Rentan Terjadi dengan Insan Perpajakan

Whats New
Daftar UMK Banten 2022: UMK Cilegon 2022 Ungguli Tangerang dan Tangsel

Daftar UMK Banten 2022: UMK Cilegon 2022 Ungguli Tangerang dan Tangsel

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.