Investor Tiongkok yang Minati Proyek 35.000MW Diminta tak Gunakan Barang "KW-3"

Kendati demikian, dia mengajukan satu syarat kepada calon pemodal. “Kita enggak mau KW-3 (kualitas nonor 3). Kita maunya KW-1,” ujar Luhut dalam diskusi yang digelar perhimpunan suku Hakka, Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera, Jakarta, Rabu malam (8/7/2015).

Luhut mengatakan, pemerintah memiliki prioritas program, salah satunya adalah proyek kelistrikan 35.000 MW. Jika ditambah dengan target yang belum tercapai dalam Fast Track Project sebelumnya sebanyak 7.000 MW, artinya diperlukan banyak investasi untuk membangun 42.000 MW.

“Saya paham keadaan ekonomi Tiongkok sedang tidak bagus. Tapi kalau investasi di Indonesia, akan bagus. Sebab, cost of fund jauh lebih rendah dibanding tempat lain,” lanjut Luhut.

Dalam Rakornas TPID yang digelar Mei 2015 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya masih optimistis proyek 35.000 MW bisa terealisasi dalam 5 tahun, kendati banyak pihak meragukan.

“Dalam 70 tahun kita merdeka listrik baru 50.000 MW. Target kita dalam 5 tahun 35.000 MW. Banyak yang sangsi, banyak yang pesimis. Saya sampaikan, saya masih optimis,” ucap Jokowi.

Untuk mencapai target tersebut, hambatan-hambatan perizinan dalam proses investasi harus dihilangkan. “Kalau masih (6 tahun), lupakan 35.000 MW,” kata dia.

(baca: Presiden: Perizinan Listrik Masih 6 Tahun, Lupakan 35.000 MW)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam beberapa kesempatan menyebutkan ada delapan hambatan proyek kelistrikan yang harus diberesi. Tiga hambatan utama yaitu penyediaan lahan, pengurusan izin, dan permasalahan hukum.

Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang proyek kelistrikan 35.000 MW. “Presiden dan Wapres memberi arahan, akan ada Perpres 35.000 MW. Intinya adalah bagaimana sumbatan ini diatasi oleh Perpres itu,” kata Sudirman Said, Jakarta, Kamis (25/6/2015).