Meski Ada "Reshuffle", Peraturan Menteri Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan, kalaupun nanti Presiden melakukan perombakan kabinet, seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap dijalankan. "Kalau permen (peraturan menteri) keluar ya jalankan, udah," kata Bambang ditemui usai halalbihalal di kantornya, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Bambang juga yakin sejauh ini tidak ada regulasi yang bermasalah, sehingga harus diubah. "Memang permen (peraturan menteri) apa yang bermasalah? Enggak bisa (asal berubah). Kan ini kebijakan umum," sambung Bambang.

Isu perombakan kabinet kian santer dua minggu terakhir. Sejumlah pengamat memperkirakan menteri-menteri di bidang ekonomi adalah yang paling banyak kena aksi geser- copot itu.

Para politikus makin ramai berkicau soal reshuffle ini. Muhaimin Iskandar dari PKB menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet usai Lebaran.  Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat sebaiknya perombakan kabinet dilakukan setelah kinerja para pembantu dievaluasi setahun.

Presiden Joko Widodo sendiri dalam dialog yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2015) mengatakan, ada masalah yang lebih penting dari sekadar reshuffle.

Adapun sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan memberikan bocoran sejumlah indikator penilaian yang akan digunakan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi hasil kerja para pembantunya. Indikator penilaian itu juga akan menentukan siapa yang akan kena perombakan atau reshuffle. “Indikatornya banyak. Dilihat bagaimana penyerapan anggaran, bagaimana dia membuat programnya, bagaimana dia mengkomunikasikan dengan masyarakat, dan seterusnya,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Pekan lalu, PDI-P siap mengajukan calon menteri pengganti kepada Presiden Joko Widodo jika ada perombakan kabinet. "Tentu ketika Pak Presiden meminta kepada kami, kami akan memberikan masukan, memberikan nama-nama. Itu suatu fatsun yang kami anut. Sebelum Pak Presiden meminta, tentu saja kami memberikan," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).