Meski Ada "Reshuffle", Peraturan Menteri Tetap Berjalan

Kompas.com - 27/07/2015, 12:36 WIB
Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro KOMPAS.com/TABITA NUGROHOMenteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro
|
EditorJosephus Primus


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan, kalaupun nanti Presiden melakukan perombakan kabinet, seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap dijalankan. "Kalau permen (peraturan menteri) keluar ya jalankan, udah," kata Bambang ditemui usai halalbihalal di kantornya, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Bambang juga yakin sejauh ini tidak ada regulasi yang bermasalah, sehingga harus diubah. "Memang permen (peraturan menteri) apa yang bermasalah? Enggak bisa (asal berubah). Kan ini kebijakan umum," sambung Bambang.

Isu perombakan kabinet kian santer dua minggu terakhir. Sejumlah pengamat memperkirakan menteri-menteri di bidang ekonomi adalah yang paling banyak kena aksi geser- copot itu.

Para politikus makin ramai berkicau soal reshuffle ini. Muhaimin Iskandar dari PKB menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet usai Lebaran.  Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat sebaiknya perombakan kabinet dilakukan setelah kinerja para pembantu dievaluasi setahun.

Presiden Joko Widodo sendiri dalam dialog yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2015) mengatakan, ada masalah yang lebih penting dari sekadar reshuffle.

Adapun sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan memberikan bocoran sejumlah indikator penilaian yang akan digunakan Presiden Joko Widodo dalam mengevaluasi hasil kerja para pembantunya. Indikator penilaian itu juga akan menentukan siapa yang akan kena perombakan atau reshuffle. “Indikatornya banyak. Dilihat bagaimana penyerapan anggaran, bagaimana dia membuat programnya, bagaimana dia mengkomunikasikan dengan masyarakat, dan seterusnya,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Pekan lalu, PDI-P siap mengajukan calon menteri pengganti kepada Presiden Joko Widodo jika ada perombakan kabinet. "Tentu ketika Pak Presiden meminta kepada kami, kami akan memberikan masukan, memberikan nama-nama. Itu suatu fatsun yang kami anut. Sebelum Pak Presiden meminta, tentu saja kami memberikan," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Whats New
Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Whats New
Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.