"Sudah Belajar 20 Tahun, Masa Pelindo II Enggak Malu..."

Kompas.com - 29/07/2015, 11:01 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi mogok kerja para pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) Selasa (28/7/2015), dinilai sebagai puncak "gunung es" atas banyaknya persoalan di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu persoalannya yaitu tak harmonisnya hubungan manajemen perusahaan Pelindo II dengan para pekerja di pelabuhan.

Friksi antara kedua pihak tersebut dilatarbelakangi keputusan meperpanjangan konsesi JICT selama 20 tahun kepada perusahaan asal Hongkong yaitu Hutchison Port Holdings (HPH). Para pekerja menolak perpanjangan itu karena dinilai berpotensi merugikan negara dan menuding Pelindo II telah melanggar berbagai ketentuan yang ada.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita, penolakan perpanjangan konsesi JICT yang dilakukan pekerja merupakan hal yang logis. Menurut dia, waktu 20 tahun adalah waktu yang cukup bagi anak bangsa mengelola terminal bongkar muat JICT secara mandiri tanpa harus di dikerjasamakan dengan asing.

"Masa Pelindo II enggak malu, untuk jadi jago kandang aja tidak mampu padahal sudah belajar 20 tahun dengan Hutchison," kata Zaldy saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Sejak 1999, konsesi JICT diserahkan kepada perusahaan Hutchinson Port Holdings (HPH) dengan waktu 20 tahun. Masa konsesi itu akan habis 2019 nanti. Namun, Pelindo II selaku operator pelabuhan justru sudah memperpanjang konsesi selama 20 tahun sejak tahun lalu Sehingga konsesi JICT oleh HPH diperpanjang hingga 2039 nanti. (baca: Konsesi Diperpanjang, JICT Dikelola Perusahaan Asing Hingga 2039)

Menurut Zaldy, perpanjangan konsesi JICT sangat aneh dan akan berpotensi merugikan negara. Pasalnya, angka perpanjangan konsesi sebesar 200 juta dollar AS lebih kecil dibandingkan angka konsesi JICT tahun 1999 silam sebesar 234 juta dollar.

"Seharusnya KPK atau Bareskrim masuk untuk melakukan penyelidikan kenapa sampai Pelindo II ngotot memperpanjang kontrak sampai 2039 padahal bisa dikelola sendiri dan lebih menguntungkan untuk negara," kata dia.

Zaldy yakin aksi mogok pekerja JICT kemarin membuat kerugian yang tak kecil. Pasalnya, mayoritas ekspor dan impor Indonesia melalui JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Oleh karena itu lanjutnya, Presiden Jokowi harus melihat persolan JICT sebagai hal yang serius.

"Presiden harus melakukan tindakan yang tegas kepada Pelindo II karena kejadian mogok ini bukan kejadian pertama kali, hampir setiap tahun pasti ada mogok di Piok yang berkaitan dengan Pelindo II. Ekonomi nasional bisa terganggu kalau ini dibiarkan terus," ucap dia.

Sebenarnya tak cuma Zaldy yang menginginkan JICT dikelola dan dikuasai oleh bangsa sendiri, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga memiliki pandangan yang sama. Bahkan, Jonan sempat membuat surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang usianya meminta Kementerian BUMN tak lagi mengusahakan terminal peti kemas dengan asing.

Menurut Jonan, 20 tahun adalah waktu yang cukup bagi Indonesia belajar mengelola pelabuhan secara mandiri.  (baca: Surati Menteri Rini, Jonan Minta Pelabuhan Tak Dikerjasamakan dengan Asing)

Namun, di lain kesempatan, Dirut Pelindo II R.J Lino mengatakan bahwa Pelindo II tak mampu mengoperasikan JICT sendiri. Menurutnya, selama ini Pelindo II tak pernah disiapkan untuk mengelola salah satu pelabuhan peti kemas terbaik di Asia tersebut. Pelindo II kata dia selama ini hanya disiapkan sebagai tuan atau sebatas pemilik lahan pelabuhan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PUPR: Tiga Jembatan Gantung Selesai Dibangun, Masyarakat Tak Perlu Memutar Jauh Lagi...

Menteri PUPR: Tiga Jembatan Gantung Selesai Dibangun, Masyarakat Tak Perlu Memutar Jauh Lagi...

Whats New
Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Wanaartha Life Rombak Jajaran Direksi, Ini Tujuannya

Whats New
Ternyata Indonesia Punya 'Saham' di IMF, Berapa Persen?

Ternyata Indonesia Punya "Saham" di IMF, Berapa Persen?

Whats New
Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Pendaratan Pesawat Dialihkan dari Juanda ke Ngurah Rai, Ini Penjelasan AP I

Whats New
MLFF Bakal Gantikan E-Toll,  Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

MLFF Bakal Gantikan E-Toll, Simak Cara Bayar Tol dari Waktu ke Waktu

Whats New
Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tapanuli Tengah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa

Whats New
Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Beras dan Cabai Naik, Simak Harga Pangan Hari ini

Spend Smart
Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.