Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Lesu, 7.000 Karyawan di Jabar Terancam PHK

Kompas.com - 31/07/2015, 14:15 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi akibat kondisi perekonomian Indonesia yang terus melemah. PHK besar diperkirakan terjadi pasca Lebaran ini.

“PHK dan tidak perpanjang kontrak sudah terjadi. Di Cimahi, ada sekitar 850 pegawai yang di PHK,” ujar Ketua Apindo Jabar, Dedy Widjaja kapada Kompas.com melalui saluran teleponnya, Jumat (31/7/2015).

Dedy menjelaskan, 850 pegawai itu hanya di Cimahi. Sedangkan di seluruh Jabar, ia memperkirakan pegawai yang dipecat atau kontraknya tidak diperpanjang diperkirakan mencapai 6.000-7.000 orang. Namun, ia tidak bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang melakukan PHK.

“Perusahaan sensitif sekali dalam masalah PHK, pengurangan jam kerja, perumahan, dan lainnya,” ungkapnya.

Informasi yang berhubungan dengan karyawan sangat berpengaruh pada kepercayaan konsumen, vendor, penyuplai bahan baku, hingga perbankan. Misalnya jika konsumen mengetahui salah satu perusahaan memecat karyawannya dalam jumlah besar maka kepercayaannya akan berkurang.

Begitupun dengan perbankan, perusahaan tersebut akan kesulitan memperoleh kredit jika perusahaan tersebut mem-PHK banyak orang. “Itulah mengapa perusahaan sangat tertutup dengan informasi kekaryawanannya. Tapi saya perkirakan yang tidak lagi dipekerjakan setelah Lebaran ini di Jabar sekitar 6.000-7.000 orang,” katanya.

Dedy mengatakan, yang terpuruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia bukan hanya terjadi di sector tekstil ataupun garmen. Contohnya, pertambangan seperti batu bara, nikel, kuningan, nilainya jatuh. Begitupun dengan perkebunan seperti sawit, teh, dan karet juga jatuh dan merugi.

Pembeli dari dalam negeri tidak ada sehingga mereka menggenjot ekspor yang menggunakan harga internasional. “Kami ataupun pemerintah tidak berdaya mengatur harga internasional,” tuturnya.

Karena itu, solusi paling cepat saat ini adalah segera mencairkan dana dalam negeri, terutama untuk infrastruktur.

Dedy mengungkapkan, pengunaan local content dalam infrastruktur sangat tinggi, sehingga bisa menjadi daya pangangkat ekonomi dalam negeri.

Mengenai perbaikan ekonomi ke depan, Dedy mengaku belum melihat ada titik terang. Untuk itu, ia menyarankan presiden segera memperbaiki kinerja dengan melakukan reshuffle menteri yang kinerjanya kurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com