Direktorat Jendral Bea dan Cukai Diusulkan Jadi Koordinator di Pelabuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Direktur Utama Pelindo II R.J Lino, mengusulkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) menjadi koordinator perizinan di pelabuhan. Sejauh ini belum diketahui instansi mana yang ditunjuk sebagai koordinator 18 Kementerian dan lembaga di pelabuhan, sebagai salah satu jawaban persoalan lamanya waktu inap barang (dwell time).

"Yang mau kita lakukan adalah simplifikasi proses di pelabuhan. Intinya dari tahapan pre clearence dan post clearence, semuanya. Jadi nanti Bea Cukai yang jadi koordinator," ujar Bambang Brojonegoro usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Sama halnya dengan Menkeu, RJ Lino juga mendukung penuh DJBC ditunjuk sebagai koordinator di pelabuhan. Menurutnya, DJBC memiliki kemampuan lebih ketimbang lembaga lain yang ada di pelabuhan.

"Saya usulkan kalau terkait border agency, Bea Cukai itu jadi koordinator, jadi Bea Cukai koordinasikan semua," kata Lino.

Usulan itu disampaikan dalam rapat dwell time selama 4 setengah jam di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian malam ini.

Baru usulan

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan bahwa penunjukan Bea dan Cukai sebagai lembaga koordinator di pelabuhan baru sebatas usulan. Menurut Menko, rapat dwell time yang selesai pukul 21.00 WIB itu belum menyimpulkan apapun. Pasalnya, rapat tersebut hanya mengundang Menteri Keuangan, DJBC, dan Pelindo II saja.

"Koordinator pelabuhan nanti sesuai undang-undang yang ada. Yang penting kita simple-kan (proses perizinan di pelabuhan). Besok akan dipanggil lembaga dan kementerian di pelabuhan lainya. Jadi Belum ada kesimpulan. Kita makin mengetahui persoalan ini (dwell time). Tadi awalnya mau rapat besar, tapi tidak siap," ucap Sofyan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah mengusulkan agar Otoritas Pelabuhan (OP) diberikan kewenangan penuh menjadi koordinator 18 kementrian dan lembaga di pelabuhan. Mantan bos KAI itu sudah meminta Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan presiden (perpres) terkait fungsi OP tersebut. Namun, hingga kini rancangan Perpres tersebut masih digodok oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Pemerintah sepakat menyatakan bahwa permasalahan dwell time di pelabuhan ada sangkut pautnya dengan persoalan koordinasi. Selama ini, 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan dinilai jalan sendiri-sendiri.