Kompas.com - 04/08/2015, 10:51 WIB
Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino KOMPAS/IWAN SETIYAWANDirektur Utama PT Pelindo II RJ Lino
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Utama Pelindo II R.J Lino tak setuju dengan usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang meminta pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai koordinator tunggal di pelabuhan. Dia bahkan menganggap usul Jonan itu tak lazim.

"Saya enggak bilang setuju (usul Jonan), tapi best practice internasional seperti apa? Kita jangan bikin satu hal yang uniklah terus jadi aneh sendiri," ujar Lino usai rapat terkait dwell time di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin malam (3/8/2015).

Menurut bos Pelindo II itu, OP memiliki banyak kelemahan yang membuatnya tak cocok dijadikan koordinator proses perizinan 18 kementerian dan lembaga di pelabuhan. Misalnya kata dia, kompetensi dan sistem yang dimiliki OP tak sebaik Bea Cukai.

Oleh karena itulah Lino mengusulkan agar pemerintah tak memberikan kewenangan koordinator di pelabuhan kepada OP. Lebih baik lanjut dia, Bea Cukai lah yang berikan kewenangan tersebut karena dinilai memiliki kemampuan dan sistem yang lebih canggih.

"Jadi dimana-mana border agency kan Bea Cukai. Dia koordinasikan karantina dan sebagainya. Jadi jangan bikin yang unik-unik lah ikutin aja best practice dunia, kadang-kadang kita bikin aturan itu unik," kata Lino.

Persoalan koordinasi di Pelabuhan menang krusial, pemerintah mengakui hal itu. Saat ini terdapat 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan. Setiap kementerian dan lembaga itu memiliki kewenangannya atas dasar aturan masing-masing. Akibatnya, kordinasi kerja di pelabuhan terutama terkait waktu inap barang (dwell time), tak berjalan dengan baik.

Seperti diberitakan, permasalahan dwell time terdiri dari tiga tahapan yaitu pre customs clearance, custom clearance, dan postcustoms clearance. Saat ini waktu dwell time yang paling lama, ada pada tahapan pre customs clearance yaitu tahapan terkait pengeluaran izin dari 8 kementerian dan lembaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Lino secara terang-terangan menyebut bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas dwell time terutama di tahapan pre costume clearence. Pasalnya, sebagian besar kewenangan pemberian izin dokumen ada di bagian pre customs clearance yaitu Kemendag.

Pernyataan Lino itu terbukti setelah Polisi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan menetapkan beberapa pegawai termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pengaribuan sebagai tersangka kasus suap terkait dwell time.

baca juga: Otoritas Pelabuhan, Lino Lebih Percaya Bea Cukai Ketimbang KemenhubDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.