Kompas.com - 04/08/2015, 20:51 WIB
Presiden Joko Widodo di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Joko Widodo di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6/2015).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus


JAKARTA, KOMPAS.com -- Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid menyanggah pernyataan Direktur Utama Pelindo II R.J Lino, yang menyebut usul Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, menjadikan Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai koordinator di pelabuhan sebagai usul yang aneh. Menurut Hadi, pernyataan Lino tersebut tak berdasar kerana usulan Menhub Jonan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Hadi, justru usul Lino-lah yang aneh karena mendorong Bea Cukai menjadi koordinator kepelabuhanan menggantikan OP. "Jadi enggak benar kalau dikatakan kalau di negara lain tak ada best practice yang menyebut OP mengkoordinasikan fungsi-fungsi di pelabuhan. Justru saya bertanya di mana di dunia ini Bea Cukai mengoordinasikan di pelabuhan, tidak ada. Jadi aneh (pernyataan Lino)," ujar Hadi kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2015).

Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 jelas disebutkan bahwa koordinator di pelabuhan adalah OP bukan Bea Cukai. Jadi kata dia, usul Menhub Jonan yang mendorong agar OP diberikan kewenangan penuh mengkoordinasikan kegiatan di pelabuhan memiliki dasar yang kuat.

Menurut Hadi, berbagai negara di dunia juga memberikan kewenangan kegiatan di pelabuhan kepada Port Authority atau OP. Salah satu negara yang memberikan kewenangan besar kegiatan pelabuhan kepada OP adalah Korea Selatan.

Selama ini lanjut dia, fungsi OP di pelabuhan tak bisa berjalan optimal karena 18 kementerian dan lembaga di pelabuhan memiliki dasar hukum masing-masing. "Misalnya Bea Cukai punya Undang-Undang Kepabeanan. Lalu Kementerian Perdagangan punya Undang-Undang Perdagangan. Begitu juga Badan Karantina Pertanian," kata Hadi.

Oleh karena itu kata dia, sebagai salah satu solusi lamanya waktu inap barang (dwell time) di pelabuhan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membuat peraturan presiden (perpres) yang isinya memberikan penguatan fungsi kepada OP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, R.J Lino tak setuju dengan usulan Jonan, yang meminta pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada OP sebagai koordinator tunggal di pelabuhan. Dia bahkan menganggap usul Jonan itu tak lazim. "Saya enggak bilang setuju (usul Jonan), tapi best practice internasional seperti apa? Kita jangan bikin satu hal yang unik-lah terus jadi aneh sendiri," ujar Lino usai rapat terkait dwell time di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin malam (3/8/2015).

Menurut bos Pelindo II itu, OP memiliki banyak kelemahan yang membuatnya tak cocok dijadikan koordinator proses perizinan 18 kementerian dan lembaga di pelabuhan. Misalnya kata dia, kompetensi dan sistem yang dimiliki OP tak sebaik Bea Cukai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.