Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Dampak El Nino, Mendag Serahkan Keputusan Impor Beras ke Presiden

Kompas.com - 06/08/2015, 14:49 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel enggan berkomentar banyak saat dicegat wartawan usai rapat koodinasi tentang antisipasi dampak El Nino di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Rachmat terlihat terburu-buru memasuki mobilnya yang segera akan meluncur ke istana negara untuk rapat terbatas (ratas) tentang El Nino. Namun, Rachmat sempat menjawab singkat ketika ditanya hasil rakor dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil soal keputusan impor. “Keputusan impor itu ada di Presiden, setelah melihat data-datanya,” kata Rachmat.

Sejumlah menteri perekonomian pagi ini melakukan rapat koordinasi di kantor Sofyan Djalil membahas antisipasi dampak El Nino.

Menurut Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), Adi Lumaksono, dalam rapat tersebut dipaparkan data-data yang akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo, diantaranya data cadangan beras, data produksi serta data konsumsi.

"Tadi membahas cadangan berapa, produksi berapa, konsumsi berapa untuk di bahas di kantor Presiden. Tadi menyiapkan tabel untuk Pak Presiden apakah perlu impor. Terutama terkait dengan dampak dari El Nino," kata Adi.

Selain Rachmat Gobel, hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com