Alokasi Dana ke Daerah Naik Rp 117 Triliun, Pemda dan Kepala Desa Harus Siap “Belanja”

Kompas.com - 16/08/2015, 16:08 WIB
Petani terpaksa membuat sumur bor dan memasang pompa untuk menghindari gagal panen karena lahan persawahannya jauh dari sungai atau sumber air di Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2015). Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan pembuatan sumur bor sebesar Rp 2,5 juta dan ongkos bahan bakar pompa Rp 150.000 per hari. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASAPetani terpaksa membuat sumur bor dan memasang pompa untuk menghindari gagal panen karena lahan persawahannya jauh dari sungai atau sumber air di Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2015). Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan pembuatan sumur bor sebesar Rp 2,5 juta dan ongkos bahan bakar pompa Rp 150.000 per hari.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Arif Budimanta menegaskan, pemerintah daerah termasuk di dalamnya kepala desa harus siap dalam menyerap APBN 2016 yang dialokasikan untuk daerah sebesar Rp 782,2 triliun.

Dana sebesar itu terdiri dari anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 735,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp 47 triliun. Dana sebesar Rp 735,2 triliun terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 710,8 triliun, dana insentif daerah sebesar Rp 5 triliun, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY sebesar Rp 19,5 triliun.

“Desanya harus siap (belanja). Makanya atas dasar itu, kita minta Kementerian/Lembaga yang menangani seperti Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemendagri, Pemda mempercepat asistensi kepada desa,” kata Arif ditemui usai diskusi, Minggu (16/8/2015).

Dengan adanya asistensi ini, diharapkan tidak terjadi perlambatan dalam penggunaan anggaran. Asistensi dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan selanjutnya dari pemerintah daerah ke perangkat desa.

“Kita harapkan per 1 Januari 2016, semuanya sudah bisa dikerjakan sesuai rencana,” ucap Arif.

Arif mengatakan, untuk kali pertama dana APBN yang dialokasikan ke daerah lebih besar ketimbang anggaran Kementerian/Lembaga. “Ini mencerminkan pembangunan dari pinggir. Kebijakan anggaran kita mulai mengarah dari desa,” ungkap Arif.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 782,2 triliun untuk ditransfer ke daerah dan dana desa sebagai bentuk implementasi kebijakan fiskal. Dana tersebut naik Rp 117,6 triliun dibandingkan yang ada dalam APBN Perubahan 2015 yang sebesar Rp 664,6 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Presiden RI Joko Widodo, dana untuk daerah itu lebih besar Rp 1,8 triliun ketimbang alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang hanya Rp 780,4 triliun.

“Dana ke daerah itu difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta untuk mendukung kemandirian desa,” kata Jokowi, Jumat (14/8/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.