Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Melambat, PHK Merebak

Kompas.com - 18/08/2015, 12:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelesuan ekonomi dunia yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam setahun terakhir mulai berdampak ke sektor ketenagakerjaan.

Pelambatan ekonomi menjadi alasan sejumlah perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan,  selama tujuh bulan pertama tahun ini sudah ada sekitar 30.000-an pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut dia, sebagian besar pekerja itu berasal dari sektor manufaktur, terutama garmen.

Sayangnya, Hanif masih enggan merinci jumlah pekerja yang dirumahkan dan nama perusahaan. "Data masih dikonsolidasikan, sejauh ini datanya seperti itu," kata Hanif akhir pekan lalu.

Tetapi, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja memang fluktuatif.

Pada Februari 2014, jumlah orang yang bekerja 118,16 juta orang. Pada Agustus 2014 jumlahnya turun menjadi 114,62 juta orang.  Sementara itu, pada Februari 2015 jumlah pekerja mencapai 120,85 juta orang.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menuturkan pengurangan tenaga kerja di industri manufaktur dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional yang membuat daya beli masyarakat menurun.

Ia mencontohkan, permintaan masyarakat untuk produk garmen sejak akhir tahun lalu mulai menurun lantaran sebagian besar masyarakat mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Ade, melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok memaksa sebagian besar masyarakat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk berbelanja bahan pangan.

"Belum lagi, biaya pendidikan saat ini juga sangat mahal. Ini membuat daya beli masyarakat untuk kebutuhan lain seperti pakaian jadi turun," ujar Ade.

Hanya saja, Ade bilang sejatinya perumahan 30.000 pekerja itu belum ada artinya dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terserap di sektor tekstil sejak tahun lalu yang mencapai 2,5 juta orang.

Untuk mencegah peningkatan jumlah pekerja yang dirumahkan, Hanif meminta pengusaha menyiasati perlambatan ekonomi tanpa harus merumahkan karyawan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi ekonomi.

Menurutnya, banyak potensi ekonomi nasional yang bisa digenjot untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global. Salah satunya dengan menggenjot belanja pemerintah.

"Belanja pemerintah harus digenjot untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri. Kalau tidak akan susah," ujar dia. (Agus Triyono, Herlina KD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Whats New
BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

Whats New
IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

Whats New
IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

Whats New
Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Whats New
Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com