Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonomi Melambat, PHK Merebak

Kompas.com - 18/08/2015, 12:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelesuan ekonomi dunia yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam setahun terakhir mulai berdampak ke sektor ketenagakerjaan.

Pelambatan ekonomi menjadi alasan sejumlah perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan,  selama tujuh bulan pertama tahun ini sudah ada sekitar 30.000-an pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut dia, sebagian besar pekerja itu berasal dari sektor manufaktur, terutama garmen.

Sayangnya, Hanif masih enggan merinci jumlah pekerja yang dirumahkan dan nama perusahaan. "Data masih dikonsolidasikan, sejauh ini datanya seperti itu," kata Hanif akhir pekan lalu.

Tetapi, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja memang fluktuatif.

Pada Februari 2014, jumlah orang yang bekerja 118,16 juta orang. Pada Agustus 2014 jumlahnya turun menjadi 114,62 juta orang.  Sementara itu, pada Februari 2015 jumlah pekerja mencapai 120,85 juta orang.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menuturkan pengurangan tenaga kerja di industri manufaktur dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional yang membuat daya beli masyarakat menurun.

Ia mencontohkan, permintaan masyarakat untuk produk garmen sejak akhir tahun lalu mulai menurun lantaran sebagian besar masyarakat mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Ade, melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok memaksa sebagian besar masyarakat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk berbelanja bahan pangan.

"Belum lagi, biaya pendidikan saat ini juga sangat mahal. Ini membuat daya beli masyarakat untuk kebutuhan lain seperti pakaian jadi turun," ujar Ade.

Hanya saja, Ade bilang sejatinya perumahan 30.000 pekerja itu belum ada artinya dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terserap di sektor tekstil sejak tahun lalu yang mencapai 2,5 juta orang.

Untuk mencegah peningkatan jumlah pekerja yang dirumahkan, Hanif meminta pengusaha menyiasati perlambatan ekonomi tanpa harus merumahkan karyawan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi ekonomi.

Menurutnya, banyak potensi ekonomi nasional yang bisa digenjot untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global. Salah satunya dengan menggenjot belanja pemerintah.

"Belanja pemerintah harus digenjot untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri. Kalau tidak akan susah," ujar dia. (Agus Triyono, Herlina KD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Transformasi Digital, BRI BRI Raih Dua 'Award' dalam BSEM MRI 2024

Transformasi Digital, BRI BRI Raih Dua "Award" dalam BSEM MRI 2024

Whats New
Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Whats New
SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

Whats New
Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Whats New
Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Whats New
Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

Whats New
BUAH Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

BUAH Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

Whats New
Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel Naik Jadi Rp 12.453 Per Liter

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel Naik Jadi Rp 12.453 Per Liter

Whats New
Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup Sampai Hari Ini

Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup Sampai Hari Ini

Whats New
Turun, Inflasi April 2024 Capai 3 Persen

Turun, Inflasi April 2024 Capai 3 Persen

Whats New
Harga Tiket Kereta Api 'Go Show' Naik Mulai 1 Mei

Harga Tiket Kereta Api "Go Show" Naik Mulai 1 Mei

Whats New
SMGR Kantongi Laba Bersih Rp 471,8 Miliar pada Kuartal I-2024 di Tengah Kontraksi Permintaan Semen Domestik

SMGR Kantongi Laba Bersih Rp 471,8 Miliar pada Kuartal I-2024 di Tengah Kontraksi Permintaan Semen Domestik

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BRI

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BRI

Whats New
Kasbon Digital Dinilai Bisa Jadi Solusi agar Karyawan Terhindar dari Pinjol

Kasbon Digital Dinilai Bisa Jadi Solusi agar Karyawan Terhindar dari Pinjol

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com