Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: BI Rate Harus Turun

Kompas.com - 18/08/2015, 20:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, suku bunga acuan (BI rate) justru harus diturunkan dalam menghadapi ketidakpastian situasi global. Ia menilai, anggapan yang menyebutkan kenaikan BI rate bisa memperkuat nilai tukar rupiah tidak tepat.

"Tidak ada cara untuk memperkuat rupiah dengan menaikkan BI rate. Selalu dalam keadaan seperti ini, BI rate harus turun," kata Kalla singkat, di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Pada hari ini, Dewan Gubernur BI menggelar rapat yang memutuskan bahwa BI tak mengubah angka suku bunga acuan. Sama seperti bulan lalu, BI menahan BI rate di angka 7,50 persen, dengan suku bunga Deposit Facility atau penempatan rupiah oleh bank di BI sebesar 5,50 persen.

Sementara itu, Lending Facility atau penyediaan dana rupiah oleh BI kepada bank ada di level 8,00 persen.

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, kebijakan tersebut diambil dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global. BI juga mengaku akan terus melakukan operasi moneter baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, perekonomian. Selain itu, Bank indonesia terus memperkuat khususnya stabilitas nilai tukar dan stabiitas sistem keuangan dalam mendukung kesinambungan koordinasi dengan pemerintah dalam mempercepat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,  serta lanjutkan berbagai kebijakan struktural ying menjadi kunci perbaikan prospek ekonomi lndonesia," papar Agus.

Bank Indonesia memprediksi portumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih lambat dari perkiraan semula,  ditengah risiko di pasar keuangan global yang masih tinggi.  Perlambatan tersebut terutama diakibatkan oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi AS yang tidak setinggi perkiraan semula dan ekonomi Tiongkok yang masih melambat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com