Menteri Susi Gelontorkan Rp 100 Miliar untuk Pulau-pulau Terluar

Kompas.com - 20/08/2015, 11:35 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp 100 miliar per pulau untuk mengangkat perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menuturkan, pada tahun ini program pengembangan pulau kecil dan terluar dirintis di lima pulau, yaitu Simeulue, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saumlaki.

“Tahun depan kita tambah lagi, ada Talaud, Morotai, Biak, Kisar, Timika, Tual, dan beberapa di pesisir, seperti di utara Bali dan Rote, Nunukan, serta Sarmi di Jayapura,” ungkap Sjarief dalam paparan, Rabu (19/8/2015).

Secara bertahap, KKP menargetkan 31 pulau kecil-terluar yang berpenduduk sudah terangkat perekonomiannya, dalam lima tahun depan. “Setiap kawasan, kita target gelontorkan Rp 100 miliar. Kita berharap dengan dana dan program yang terpadu, maka pulau-pulau tersebut bisa mandiri,” jelas Sjarief.

Pengembangan ekonomi masyarakat di pulau kecil dan terluar menjadi salah satu prioritas KKP. Sebab, peran pulau kecil dan terluar amat penting bagi kesatuan NKRI. Sjarief menjelaskan Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, dimana sebanyak 13.466 di antaranya sudah bernama dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dari pulau yang bernama dan terdaftar itu, sebanyak 92 diantaranya ada di kawasan perbatasan. “Sebanyak31 pulau dari92 itu berpenghuni,dan 61 pulau tidak berpenghuni,” sambung Sjarif.

Peran strategis
Peran strategis pulau, kata Sjarief ada tiga hal yakni secara geografis, politis, dan ekonomis. Secara geografis, pulau berperan menentukan titik dasar perbatasan wilayah Indonesia.

“Kalau sampai pulau-pulau itu tenggelam, kita akan kehilangan titik batas wilayah indonesia. Contoh kalau Natuna tenggelam, batas wilayah kita akan bergeser. Indonesia punya kepentingan menjaga semua wilayah, menjaga pulau tadi untuk tetap eksis dari sisi geografis,” kata dia.

Dari sisi politis, Sjarief menuturkan, masyarakat di pulau kecil dan terluar harus juga merasa menjadi bagian dari NKRI. Oleh karenanya, pemerintah harus memastikan mata uang yang digunakan, misalnya, adalah rupiah.

Sementara itu dari sisi ekonomi, ekonomi masyarakat di pulau kecil dan terluar harus berinduk pada ekonomi Indonesia. “Atas dasar itu Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) bertekad dalam Rencana Kerja 2015-2019, 92 pulau tadi diupayakan terisi program pemerintah, utamanya penguatan ekonomi masyarakat lokal,” ucap Sjarief.

baca juga: Menteri Susi Dituding Akan Jual 15 Pulau ke Investor Asing

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.