Belanja Pemerintah Diragukan Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 22/08/2015, 14:15 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan gambaran makro ekonomi Indonesia dalam silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015). Dalam acara tersebut, Presiden berdiskusi terkait tantangan ekonomi bersama 400 ekonom yang merupakan bagian dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPresiden Joko Widodo memberikan gambaran makro ekonomi Indonesia dalam silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015). Dalam acara tersebut, Presiden berdiskusi terkait tantangan ekonomi bersama 400 ekonom yang merupakan bagian dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Penulis Icha Rastika
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja pemerintah pada semester II tahun 2015 ini diragukan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab, kontribusi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir hanya 8,5 hingga 9 persen.

"Publik sangat berharap ekonomi akan berjalan setelah APBN cair. Kontribus APBN dalam delapan hingga 10 tahun terakhir hanya 8,5 hingga 9 persen. Kalau diharapkan akan mendongkrak situasi, sekarang ini saya ragu," kata Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Nawir Messi dalam diskusi Populi Center yang digelar SmartFM di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Menurut dia, mustahil bagi pemerintah mengubah pola pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sebagian besar disumbang dari konsumsi rumah tangga.

"Kita enggak bisa ubah pola pertumbuhan dengan kontribusi APBN yang hanya 8,5 hingga 9 persen dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 58 hingga 60 persen," tutur dia.

Nawir juga menyampaikan bahwa data yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan rendahnya harapan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia. Hingga Januari tahun depan, masyarakat memprediksi perekonomian Indonesia terus turun.

Pandangan pesimistis masyarakat ini dinilainya berimplikasi terhadap melemahnya daya beli. Masyarakat cenderung memilih untuk menyimpan uangnya di bank ketimbang membelanjakannya. Fenomena ini dinilainya bakal memperkeruh keadaan jika Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga acuan (BI rate).

"Kita lihat tabungan di keuangan partai mulai meningkat, orang enggak mau belanja dan menaruh uangnya di bank dan BI enggak mau nurunin suku bunga. Kalau di Jepang, meskipun menurunkan suku bunga hampir nol persen, orang tetap menaruh uangnya di bank," tutur dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.