Manjakan Investor Asing, Pemerintah Dianggap Panik Hadapi Krisis Ekonomi

Kompas.com - 23/08/2015, 17:03 WIB
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menilai, pemerintah Indonesia tengah panik menghadapi krisis ekonomi. Salah satu indikatornya, kata dia, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang nampak memanjakan investor asing dalam sejumlah sambutan di forum internasional.

"Saya lihat tingkat kepanikan kabinet kerja hadapi krisis. Beberapa bulan terakhir dukungan politik yang kuat adalah investor asing. Beberapa kali Presiden lawatan ke luar negeri dan bertindak sebagai 'sales', juru dagang dibanding kepala negara," ujar Chalid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Chalid mengatakan, sikap tersebut justru menunjukkan Jokowi terlalu "jual murah" kepada investor asing. Hal tersebut, kata dia, membuat Jokowi dicap buruk oleh kepala negara lainnya. (baca: Pemerintah Hapus Syarat Mampu Berbahasa Indonesia untuk Pekerja Asing)

"Terus bilang 'kalau ada masalah, call me'. Itu tidak patut. Mestinya ke rakyat 'lo punya problem, call me'," kata Chalid.

Chalid menilai, pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla juga makin meninggalkan konsep Nawacita yang digaungkan saat kampanye Pilpres 2014. Dulu, kata Chalid, dalam Nawacita Jokowi menjanjikan kedaulatan negara. Namun, belakangan ini gelagat meningkatnya utang ke luar negeri justru mencuat. (baca: KSPI Sebut Pemerintahan Jokowi Memiskinkan Buruh dan Rakyat)

"Banyak yang dukung Jokowi karena terhipnotis janji kampanye dan Nawacita. Tapi Jokowi dan JK dengan kabinet kerja makin meninggalkan Nawacita dan kembali pada tabiat pemerintah sebelumnya, memanjakan investor asing," kata dia.

Chalid lantas membandingkannya saat Indonesia mengalami krisis pada 1998. Saat itu, pemerintah mampu menyelesaikan krisis dengan "kepala dingin".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tanda terulangnya krisis 1998 makin kuat. Bedanya, ketika Habibie presiden, sangat dingin hadapi krisis sehingga rupiah Rp 17 ribu jadi Rp 7 ribu," ujar Chalid.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.