Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2015, 09:58 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejak November 2014 hingga saat ini Bank Republik Rakyat Tiongkok (PBoC) telah lima kali memangkas suku bunga, sebagai upaya mengerem penurunan tajam ekonomi yang dialami negari Tirai Bambu ini. Pemangkasan suku bunga yang terakhir ini, berdasarkan laman resmi bank sentral Tiongkok akan mulai diberlakukan efektif hari ini, Rabu (26/8/2015).

PBoC mengurangi tingkat suku bunga pinjaman dan deposit sebesar 25 basis poin (0,25 persen) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio/RRR) sebesar 0,50 persen. Jika PBoC melakukan pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, lantas bagaimana dengan otoritas bank sentral, Bank Indonesia (BI)?

Ditemui di gedung DPR usai rapat badan anggaran, Gubernur BI Agus DW Martowardojo memberikan sinyal bahwa suku bunga acuan BI belum akan diturunkan dalam waktu dekat. “BI masih harus sangat mewaspadai perkembangan eksternal kita,” kata Agus, Selasa malam (25/8/2015).

Harga minyak mentah di pasar dunia yang terus anjlok menjadi salah satu perhatian BI, di samping proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang terus alami koreksi. “Ada prediksi negara berkembang banyak yang ekonominya terkoreksi, membuat kita harus menjaga stand moneter kita tetap prudent dan konsisten, agar makro ekonomi tetap stabil,” tutur Agus.

Sebagaimana diketahui, ekonomi RI pada semester I-2015 hanya tumbuh 4,7 persen, mengalami perlambatan dibandingkan periode sama setahun sebelumnya yang mampu tumbuh 5,17 persen. Sementara itu, sejak Februari 2015, suku bunga acuan (BI rate) masih dipertahankan di level 7, 5 persen.

Berdasarkan data BI, pada 18 November 2014 rapat dewan gubernur BI menyepakati kenaikan suku bunga dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen. BI rate terus dipertahankan di level 7,75 persen, hingga pada 17 Februari 2015 kembali lagi diturunkan menjadi 7,5 persen. Sejak 17 Februari 2015 sampai saat ini BI rate masih 7,5 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, otoritas moneter harusnya tidak hanya berorientasi pasar. Dengan demikian, likuiditas untuk pergerakan sektor riil sangat penting. “Kalau market based, betul, sektor moneternya mati-matian dijaga agar sektor keuangan ini betul-betul aman. Tapi kita ini resource based yang lebih dominan,” kata Enny kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2015).

Dia menjelaskan, dengan dukungan likuiditas itu kinerja sektor riil bisa lebih optimal, yang berujung pada peningkatan daya saing produk. Sektor inilah yang menurut Enny akan menjadi penyelamat ekonomi RI.

“Sehingga kalau orang mau curreny war, I don’t care, kita bisa memproduksi barang kita sendiri kok, bisa penuhi permintaan kita sendiri,” sambung dia.

Atas dasar itu, Enny berharap pemerintah dan otoritas berwenang tidak salah fokus dalam mengurus sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. “Bank Indonesia selalu beranggapan kita minta pelonggaran likuiditas selalu orientasinya capital flight. Ternyata sekarang pun, mau suku bunga berapapun tetap capital flight,” ucap Enny.

baca juga: Bank Sentral Tiongkok Pangkas Suku Bunga

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Whats New
Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Whats New
Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Whats New
Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Whats New
Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Whats New
Gojek Klaim Pengguna Layanan GoCorp Tumbuh 3 Kali Lipat Dibanding 2022

Gojek Klaim Pengguna Layanan GoCorp Tumbuh 3 Kali Lipat Dibanding 2022

Whats New
Perluas Jaringan dan Layanan, BRI Insurance Hadir di Bengkulu

Perluas Jaringan dan Layanan, BRI Insurance Hadir di Bengkulu

Whats New
United Bike Berencana IPO untuk Perluas Bisnis, Ini Bocorannya

United Bike Berencana IPO untuk Perluas Bisnis, Ini Bocorannya

Whats New
Subholding Gas Pertamina Kembangkan Dua Proyek LNG di Berau dan Sumenep

Subholding Gas Pertamina Kembangkan Dua Proyek LNG di Berau dan Sumenep

Whats New
Cerita Jokowi, Dulu 'Dicuekin' Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Cerita Jokowi, Dulu "Dicuekin" Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Whats New
Lazada Logistics-Aizen Kerja Sama Pembiayaan Kendaraan Listrik di RI

Lazada Logistics-Aizen Kerja Sama Pembiayaan Kendaraan Listrik di RI

Whats New
Promosi dari Traveloka Mampu Tingkatkan Jumlah Kunjungan ke Destinasi Jarang Dikunjungi

Promosi dari Traveloka Mampu Tingkatkan Jumlah Kunjungan ke Destinasi Jarang Dikunjungi

Whats New
UMKM Binaan BTN Perkenalkan Produk di China

UMKM Binaan BTN Perkenalkan Produk di China

Whats New
Kelakar Jokowi: Mana Mungkin Aguan Cs Mau Investasi Rp 20 Triliun di IKN Kalau Tak 'Cuan'

Kelakar Jokowi: Mana Mungkin Aguan Cs Mau Investasi Rp 20 Triliun di IKN Kalau Tak "Cuan"

Whats New
Soal 'Predatory Pricing', Menkominfo: Saya Sudah Tanya ke TikTok

Soal "Predatory Pricing", Menkominfo: Saya Sudah Tanya ke TikTok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com