Kompas.com - 31/08/2015, 15:30 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta para pekerja dalam melakukan aksi demonstrasi 1 September berlangsung dengan tertib, lancar, damai, dan tidak anarkis. Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melakukan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan secara optimal terkait berbagai tuntutan disuarakan para pekerja tersebut.

“Terkait adanya rencana unjuk rasa para buruh/pekerja, kita telah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah yang terkait baik di bidang perekonomian maupun keamanan. Kita juga telah berkoordinasi dengan teman-teman dari serikat pekerja/buruh,” kata Menaker Hanif dalam siaran pers yang diterima Kompas.com Jakarta pada Senin (31/8/2015).
 
Hanif mengatakan, koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk memastikan demo para pekerja dapat berlangsung  berlangsung dengan tertib, lancar, damai, tidak anarkis serta tidak menganggu kepentingan umum.

“Selama ini juga kita terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman dari serikat pekerja/serikat buruh," kata dia.

Hanif menjelaskan pemerintah memperhatikan beberapa poin yang selama ini menjadi menjadi tuntutan dari para buruh, misalnya soal permintaan revisi PP No.46 Tahun 2016 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

“Pemerintah  telah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2015 yang manfaanya lebih baik bagi pekerja. Dalam aturan baru, JHT dapat diambil oleh Peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja; setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan,” ujanya.

Sementara terkait tuntutan penolakan isi PP No 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, agar manfaat pensiun yang diberikan tahun 2030 memberikan kehidupan yang layak, Hanif menjelaskan   Program Jaminan Pensiun sudah didesain untuk memenuhi manfaat dasar masyarakat dan kelangsungan ekonomi Negara.

”Kita tidak ingin mengulang  pengalaman dari negara-negara yang terlebih dahulu menyelenggarakan program jaminan pensiun secara manfaat pasti,  ternyata program itu menjadikan salah satu pemicu krisis keuangan yang mengancam kebangkrutan Negara. Kita mencari solusi untuk terbaik dan tidak merugikan untuk semua pihak,” sebutnya.

Adapun mengenai tuntutan tolak  kebijakan upah murah  terutama upah sektor padat karya, Hanif menerangkan bahwa penetapan upah minimum sesungguhnya berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) agar upah pekerja/buruh tidak jatuh hingga ke level yang paling rendah.

“Besaran upah yang ditetapkan harus dapat dijangkau oleh kemampuan membayar usaha mikro atau kecil sekalipun. Pada Inpres No. 9 tahun 2013 dibedakan kenaikan upah minimum antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya.    Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha industri padat karya tertentu dan disisi lainnya tetap dapat menjaga keberlangsungan bekerja,” kata Hanif.
 
Sementara itu, terkait dengan tuntutan agar  tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, Hanif mengatakan, hal tersebut merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya efisiensi perusahaan.   

“Kalau masalah PHK menjadi masalah ekonomi secara keseluruhan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu tidak hanya terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan tapi juga instansi yang terkait untuk mempercepat arus investasi karena dengan investasi pembangunan bisa dijalankan, ekonomi bisa lebih bergerak, dan lapangan kerja bisa diciptakan," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya juga telah meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengimbau pengusaha yang ada didaerahnya agar mengedepankan dialog antara pengusaha dan serikat pekerja.

Ia menambahkan  Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah  mengembangkan program-program sebagai bemper kasus-kasus PHK yang terjadi. Misalnya program padat karya produktif, pengembangan kewirausahaan, dan ada berbagai macam program-program perlindungan sosial lainnya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

Whats New
Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Whats New
Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Whats New
CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

Whats New
Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Whats New
Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

Whats New
IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

Whats New
Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Whats New
Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Whats New
Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Whats New
Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Dalam Sepekan, JD.ID, LinkAja, dan Zenius Mem-PHK Karyawannya

Whats New
Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Jadi Agenda Presidensi G20, Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Diharapkan Sasar Kota Besar

Whats New
Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Ini 3 Konglomerat Sawit RI yang Pilih Berkantor Pusat di Singapura

Whats New
Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia, Singapura Juaranya

Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia, Singapura Juaranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.