Kompas.com - 03/09/2015, 09:09 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan pada saat ini Indonesia belum berada dalam kondisi krisis, namun posisinya sudah memasuki tahap kritis.

baca juga:  Ini Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2015 dengan Saat Krisis 1998

"Kalau tidak segera direspon, ya tinggal nunggu masa kritis saja," kata Enny Sri Hartati dalam diskusi memitigasi potensi krisis ekonomi di Indef, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Ia menjelaskan, hal tersebut berdasarkan dari indikator pada bulan Agustus 2015 yang menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan.

Kemudian mulai terjadi aliran modal keluar atau capital flight. Selanjutnya, harga kebutuhan pokok masih mengalami peningkatan, inflasi bahan makanan bulan Agustus masih mencapai 0,91 persen (month to month/mtm) atau 9,26 persen (year on year/yoy).

Selain itu, buruh juga melakukan demonstrasi serta data federasi serikat pekerja mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).  Sementara itu, pemerintah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam kondisi fundamental yang kuat serta stabil.

baca juga: "Ada Potensi PHK 100.000 Tenaga Kerja"

"Krisis ekonomi di Malaysia telah menjalar pada krisis politik, ini harus segera direspon, jangan hanya memberi ketenangan saja," kata Eny.

Eny mengkhawatirkan, Indonesia akan kembali terjebak pada krisis ekonomi seperti pada tahun 1998. karena kemungkinan itu bukan merupakan hal yang mustahil.

Untuk itu harus segera dilakukan langkah-langkah yang konkrit, cepat dan tepat untuk memitigasi potensi risiko krisis.

Indikatornya ia menjelaskan, jika sektor keuangan sudah menjalar pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa, dan itu tidak terpenuhi maka akan banyak daya beli masyarakat yang menurun.

Jika daya beli menurun, maka banyak pabrik atau perusahaan yang merugi, kemudian muncullah banyak kasus PHK, akhirnya banyak pengangguran yang membuat banyaknya permintaan namun sedikit ketersediaan lapangan kerja.

"Kalau sudah tahap akhir, maka bisa dibilang Indonesia sudah tahap kolaps, karena pengangguran akan mempengaruhi daya tahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau daya beli, ini harus dihindari," katanya.

baca juga: IMF dan "Malapraktik" Ekonomi Indonesia pada 1998

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Whats New
Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Whats New
Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Whats New
Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Whats New
Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Whats New
Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Whats New
BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

Whats New
Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Whats New
Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Whats New
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Whats New
Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Whats New
Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Whats New
GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.