Presiden Sudah Terima Rekomendasi soal Kereta Cepat

Kompas.com - 03/09/2015, 17:37 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan rekomendasi mengenai kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (3/9/2015). Meski demikian, Darmin menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena akan disampaikan langsung oleh Jokowi.

Darmin menjelaskan, rekomendasi mengenai kereta cepat telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama menteri-menteri terkait. Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas masukan dari Boston Consulting Group (BCG) selaku konsultan tim penilai.

"Kita sudah laporkan, sudah sampaikan rekomendasi. Presiden yang akan menjelaskan," kata Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Menurut Darmin, Presiden Jokowi cenderung menyetujui rekomendasi yang disampaikan olehnya. Akan tetapi, Darmin kembali menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena ingin menjalankan perintah presiden.

"(Kalau menyampaikan) berarti nanti saya melampaui permintaan Presiden," ujarnya.

Saat ini, kata Darmin, China dan Jepang masih memiliki peluang sama untuk menggarap proyek kereta cepat tersebut. Darmin menyebut proposal dari China unggul dalam aspek ekonomi, sedangkan proposal Jepang unggul dari sisi teknologi dan keamanannya.

"Apapun nanti keputusan yang dijelaskan Presiden, itu selalu didasari oleh tidak akan ada beban di APBN," ucap Darmin.

Proyek kereta api cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas Shinkansen dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 34 menit. Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah RI.

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Berdasarkan proposal, Tiongkok menawarkan proyek senilai 5,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, perwakilan dari Pemerintah Tiongkok, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng telah mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim untuk memuluskan upayanya menggarap proyek kereta yang bisa menempuh Jakarta-Bandung dalam 36 menit itu.

Xie mengaku optimisti akan terpilih untuk menggarap proyek tersebut karena berdasarkan pengalamannya membangun kereta cepat di wilayah tropis, Hainan, salah satu provinsi di Tiongkok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Error, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Error, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.