Energi Watch: Tuduhan Rizal Ramli soal Token Harus Diklarifikasi PLN

“Tentu itu bukan tuduhan main-main apalagi hanya sebuah sinyalemen. Rizal Ramli sebagai Menko tentu punya data dan informasi yang valid dan aktual tentang apa yang disampaikannya,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Lebih lanjut dia bilang, untuk mengetahui kebenaran dari yang disampaikan Rizal Ramli sebaiknya PT PLN (Persero) membuka data dan informasi kepada publik tentang tata cara perhitungan atau formula yang digunakan dalam menjual pulsa listrik (token).

“Komponen apa saja yang dimasukkan dalam penentuan harga, sehingga lebih jelas dan transparan,” kata dia.

Ferdinand meminta PLN lebih transparan soal biaya administrasi, biaya materai, pajak penerangan jalan, dan tarif per kilowatt hour (kWh). Begitu juga apabila masih ada komponen lain yang harus dibayar masyarakat, di luar komponen-komponen tersebut.

“Ini yang harus dibuka ke publik segera oleh PLN. Dengan demikian kita akan tahu letak mafianya di mana. Apakah di biaya administrasi, biaya materai, pajak PJU? Ini harus dijelaskan,” ucap Ferdinand.

Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan perhitungan PLN sama persis seperti yang disampaikan mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri dalam blognya. “Data itu dari PLN, lalu diolah beliau (Faisal),” kata Benny singkat.

Dalam layanan pesan singkat kepada Kompas.com, Benny melampirkan tulisan Faisal Basri untuk menjelaskan bahwa tidak ada mafia pulsa listrik. (Baca: Faisal Basri Duga Rizal Ramli Keliru soal "Provider" Setengah Mafia Pulsa Listrik).

Namun di dalamnya Benny menjawab pertanyaan Faisal Basri, mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko (Rizal Ramli) diam saja? “Karena memang rapat tersebut tidak sama sekali membahas tentang itu,” kata Benny.