Ini Syarat Pembangkit Listrik 35.000 MW Bisa Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi berseberang pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Menurut Kurtubi, pembangkit listrik 35.000 MW tersebut bisa terealisasi dalam lima tahun ke depan asal problem-problem yang dihadapi PT PLN (Persero) saat ini ada solusinya. “Kasihan bangsa ini kalau yang kita rencanakan mau dibangun saja sudah sedikit (16.000 MW). Saya mau bilang, kalaupun 35.000 MW selesai saja, itu masih kurang,” kata Kurtubi ditemui usai Rapat Dengar Pendapat, di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Tolok ukurnya, menurut Kurtubi, adalah konsumsi listrik per kapita Indonesia. Berdasarkan catatan PLN, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2014 merupakan salah satu yang terendah di Asia, hanya mencapai 0,8 megawatthour (MWh). “Seperlima Malaysia,” kata dia.

Pada 2014, konsumsi listrik per kapita Malaysia mencapai 4,4 MWh, China 3,7 MWh, Thailand 2,3 MWh, dan Vietnam 1,3 MWh. Sementara itu konsumsi listrik per kapita Hongkong pada periode sama sudah di angka 5,8 MWh, Jepang 7,2 MWh, Singapura 8,1 MWh, dan Korea Selatan 10,5 MWh.

Sementara itu, konsumsi listrik per kapita Indonesia setara dengan penduduk India 0,8 MWh, sedikit lebih tinggi dari Filipina 0,7 MWh, dan dua kali lipat dari Pakistan 0,4 MWh. Kurtubi juga mendasarkan pendapatnya pada kapasitas terpasang saat ini yang baru dapat memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86,39 persen. “Artinya ada 40 juta rakyat yang belum teraliri listrik. Bagaimana pula kita excess capacity ? Wong ada 40 juta yang belum teraliri,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan target kelistrikan yang paling realistis diselesaikan dalam lima tahun ke depan sebesar 16.000 MW. Memaksakan proyek 35.000 MW justru dinilainya akan memberikan masalah keuangan bagi PLN. Sebab, perhitungan Rizal, akan ada kelebihan kapasitas (excess power) sebesar 21.000 MW.