134 Peraturan Akan Dideregulasi, Terbanyak di Kementerian Perdagangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang mencakup deregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menghambat perekonomian. Setidaknya ada 134 peraturan yang dianggap tumpang tindih ataupun menghambat, dan akan diubah.

Presiden Joko Widodo menyebutkan dari jumlah itu, ada 89 peraturan yang akan segera diubah. Peraturan itu terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP), rancangan peraturan presiden, rancangan instruksi presiden, rancangan peraturan menteri, dan rancangan aturan lainnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, 89 rancangan peraturan itu akan segera tuntas.

"Ini hanya diselesaikan dalam beberapa hari atau seminggu ke depan, hanya tinggal diteken," ucap Darmin di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2015).

Lalu, apa saja 134 peraturan yang sudah disisir pemerintah dan selanjutnya akan mengalami deregulasi tersebut?

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, dari 134 peraturan itu terbanyak berada di Kementerian Perdagangan, yakni sebanyak 32 buah. Selanjutnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM (28 buah), Kementerian Perindustrian (15 buah), Kementerian ESDM (11 buah), Kementerian Keuangan (10 buah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (10 buah). Lainnya yakni, Kementerian Pertanian (7 buah), Kementerian Perhubungan (6 buah), Kementerian Ketenagakerjaan (3 buah), Kementerian Pariwisata (2 buah), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (2 buah), Kementerian Perekonomian (2 buah), Badan Koordinasi Penanaman Modal (2 buah), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2 buah), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1 buah), Kementerian Kesehatan (1 buah).

Adapun sejumlah peraturan yang akan diubah yakni Peraturan Pemerntah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. PP tersebut diubah untuk memberikan kemudahan bagi orang asing untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia.

Selain itu ada pula revisi terhadap PP nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Perubahan aturan ini untuk menurunkan biaya transportasi barang sehinga harga barang turun.

Ada pula, perubahan aturan soal larangan penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perdirjen Dagri Nomor 4/2015 yang melaksanakan Permendag nomor 6/M-DAG/PER/2015.

Aturan ini akan diubah untuk menegaskan kembali peran pemerintah daerah dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing.