134 Peraturan Akan Dideregulasi, Terbanyak di Kementerian Perdagangan

Kompas.com - 09/09/2015, 22:24 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang mencakup deregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menghambat perekonomian. Setidaknya ada 134 peraturan yang dianggap tumpang tindih ataupun menghambat, dan akan diubah.

Presiden Joko Widodo menyebutkan dari jumlah itu, ada 89 peraturan yang akan segera diubah. Peraturan itu terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP), rancangan peraturan presiden, rancangan instruksi presiden, rancangan peraturan menteri, dan rancangan aturan lainnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, 89 rancangan peraturan itu akan segera tuntas.

"Ini hanya diselesaikan dalam beberapa hari atau seminggu ke depan, hanya tinggal diteken," ucap Darmin di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2015).

Lalu, apa saja 134 peraturan yang sudah disisir pemerintah dan selanjutnya akan mengalami deregulasi tersebut?

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, dari 134 peraturan itu terbanyak berada di Kementerian Perdagangan, yakni sebanyak 32 buah. Selanjutnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM (28 buah), Kementerian Perindustrian (15 buah), Kementerian ESDM (11 buah), Kementerian Keuangan (10 buah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (10 buah). Lainnya yakni, Kementerian Pertanian (7 buah), Kementerian Perhubungan (6 buah), Kementerian Ketenagakerjaan (3 buah), Kementerian Pariwisata (2 buah), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (2 buah), Kementerian Perekonomian (2 buah), Badan Koordinasi Penanaman Modal (2 buah), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2 buah), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1 buah), Kementerian Kesehatan (1 buah).

Adapun sejumlah peraturan yang akan diubah yakni Peraturan Pemerntah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. PP tersebut diubah untuk memberikan kemudahan bagi orang asing untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia.

Selain itu ada pula revisi terhadap PP nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Perubahan aturan ini untuk menurunkan biaya transportasi barang sehinga harga barang turun.

Ada pula, perubahan aturan soal larangan penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perdirjen Dagri Nomor 4/2015 yang melaksanakan Permendag nomor 6/M-DAG/PER/2015.

Aturan ini akan diubah untuk menegaskan kembali peran pemerintah daerah dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Mengekor Wall Street, IHSG Dibuka di Zona Merah

Whats New
Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

Whats New
Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Survei Mekari: 74 Persen Karyawan Percaya Kesejahteraan Finansial Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T Yang Belum Teraliri Listrik

Dapat PMN Rp 10 Triliun, PLN Sudah Petakan Wilayah 3T Yang Belum Teraliri Listrik

Whats New
Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Whats New
Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Whats New
Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Spend Smart
BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

Whats New
 Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Rilis
Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Whats New
Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.