Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aramco Kembali Lirik Proyek Kilang, Pemerintah Kebut Perpres

Kompas.com - 14/09/2015, 18:16 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco kembali menunjukkan minatnya untuk membenamkan miliaran dana di proyek kilang RI.

Dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Aramco menyampaikan komitmennya untuk menanamkan investasi di Indonesia senilai 10 miliar dollar AS, setara Rp 134 triliun (kurs 13.400).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja berharap apa yang disampaikan Aramco kali ini tidak sekadar komitmen. “Semoga jalan sekarang,” kata Wiratmaja di kantornya, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Wiratmaja menuturkan, minat Aramco untuk berinvestasi kilang di Indonesia bukan kali ini saja. “Dulu hampir jadi. Tapi ada beberapa insentif yang tidak ketemu,” ucap Wiratmaja.

Wiratmaja memastikan, saat ini diskusi rencana pembangunan kilang oleh Aramco terus berlanjut, termasuk juga pembahasan terkait insentif yang bakal diterima. Dalam draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan kilang, disebutkan akan ada insentif untuk pembangunan kilang.

“Di situ disebutkan insentif fiskal. Tapi detilnya akan diturunkan dalam Peraturan Menteri,” lanjut Wiratmaja.

Wiratmaja berharap Perpres tentang percepatan pembangunan kilang bisa diselesaikan dan dikeluarkan akhir bulan ini. Dengan begitu, aturan-aturan turunannya juga bisa dikeluarkan sebagai dasar hukum.

“Kan ini percepatan. Kalau business as usual panjang sekali izin-izinnya. Business to business itu perjalanannya panjang sekali. Kalau percepatan kan ada hal-hal tertentu yang diberikan kemudahan,” pungkas Wiratmaja.

Sekadar informasi, dua tahun lalu dua investor yakni Aramco dan Kuwait Petroleum Corporation berminat membangun kilang masing-masing di Tuban dan Bontang. Kedua investor meminta fasilitas libur pajak atau tax holiday sampai 30 tahun. Diskusi soal insentif ini mandek lantaran pemerintah menolak menyetujui permintaan calon investor tersebut.

Dalam aturan lama tentang libur pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130/PMK.011/2011, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan diberikan dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat lima tahun. Setelah berakhirnya pemberian pembebasan PPh badan, wajib pajak bersangkutan akan diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen dari PPh terutang selama dua tahun pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com