Dua Anggota DPR Menentang Rencana Menteri Susi Buka Kesempatan bagi Investor Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka seluas-luasnya pemodal asing untuk masuk dan menguasi 100 persen kepemilikan saham pada sektor industri pengolahan ikan, mendapat tentangan anggota Komisi IV DPR RI. Bahkan, salah satu anggota DPR mengatakan, Indonesia tidak dijual kepada Menteri Susi. "Bu, saya garis bawahi, Indonesia not for sale! Tolong diingat itu," ujar anggota Komisi IV DPR RI Hamka Bekady terkesan dengan nada tinggi saat rapat kerja dengan Menteri Susi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Dia mengaku sangat emosi mendengar rencana Susi tersebut dari media. Menurutnya, membuka seluas-luasnya pemodal asing masuk ke sektor industri pengolahan perikanan sama saja dengan membawa ekonomi Indonesia ke arah liberalisme. "Mohon maaf ketua, saya sedikit terbawa emosi gara-gara membaca itu (berita) kurang enak," kata dia.

Ketua Komisi IV DPR RI Eddy Prabowo yang memimpin rapat tersebut lantas mencoba mencairkan suasana. "Yang penting jantung oke kan?," tanya dia disambut gelak tawa anggota Komisi IV lainnya.

Selain Hamka, Daniel Johan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menentang rencana Susi membuka kesempatan 100 persen kepemilikan saham dalam industri pengolahan ikan kepada para pemodal asing itu. Dia meragukan rencana Susi tersebut. "Pertanyaan saya, siapa yang mau? Sekalipun itu asing. Karena ibu, pengusaha nasional saja ibu bangkrut kan," kata Daniel dengan sinis.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Eddy Prabowo meminta Menteri Susi menjelaskan kepada DPR mengapa rencana yang kontroversial itu bisa di buat. Sebelumya, Menteri Susi menambahkan, pihaknya tidak masalah jika memang asing berkecimpung di sektor hilir perikanan bukan di sektor hulu yaitu sektor penangkapan ikan. Alasannya, Susi ingin nelayan Indonesia berdaulat di lautnya sendiri sehingga perilaku illegal fishing yang biasa dilakukan oleh perusahaan ikan asing bisa berkurang karena larangan itu.

Menurut Susi, masuknya asing ke industri hilirisasi akan membawa banyak keuntungan ke Indonesia. Selain penciptaan lapangan kerja, peran asing juga memberikan transfer teknologi ke Indonesia.

Namun begitu, niatan Susi itu masih terbentur ketentuan yang mewajibkan besaran modal di sektor perikanan hanya sebanyak 40 persen. "Ini saya mau minta pemerintah untuk membalik, pabrik-pabrik pembeli boleh asing mau 100 persen silahkan. Tapi tangkap 100 persen tidak boleh asing. Tangkapnya kita. Hulu kita pegang, hilirisasi siapa saja. Nilai tambahnya kan di situ, kita belajar teknologi, kita ekspor," kata dia Senin (7/9/2015).