Menteri Rini: China Setuju Kereta Cepat Tanpa Jaminan Pemerintah RI

"Kami tindak lanjuti kembali, dan berbagai hal dibahas terkait kereta api cepat sehingga kita dapat selesikan segera kesepakatannya, dan kereta api cepat tersebut dapat segera dibangun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno seperti dikutip Antara di Beijing, Rabu (16/9/2015) malam.

Ditemui seusai menyaksikan penandatanganan kesepakatan pinjaman tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI dengan Bank Pembangunan China (CDB), ia mengatakan, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (business to business atau B to B), tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Dengan demikian, karena ini dilakukan secara B to B, maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini.

"Terkait alih teknologi tersebut, Tiongkok (China) sepakat untuk memberikan pelatihan kepada Indonesia, apakah ahli mereka ke Indonesia, atau kita mengirimkan tenaga ahli kita untuk belajar di Tiongkok," katanya.

Bahkan, dia melanjutkan, China sepakat untuk melakukan produksi bersama gerbong kereta api, tidak saja gerbong kereta api cepat, tetapi juga kereta api listrik dan light train yang kini sedang dibangun.

"Gerbong kereta hasil produksi bersama RI-Tiongkok tersebut dapat ekspor ke negara lain sehingga ini juga menjadi pemasukan bagi negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru," ungkap Rini.

Terkait produksi bersama gerbong kereta tersebut, China sepakat untuk membangun pabrik aluminium di Indonesia.

"Jadi, Tiongkok setuju bahwa bahan baku aluminium, yakni bauksit, harus diolah menjadi produk akhir, yaitu aluminium, baru diekspor. Ini kan memberikan nilai tambah yang berlipat. Jika industri aluminium dapat dibangun, maka slab aluminium sebagai bahan untuk membuat gerbong kereta api sudah dapat kita hasilkan pula melalui kerja sama ini, bahkan untuk kepentingan industri pesawat terbang juga," tutur Menteri BUMN.

Rini mengemukakan, berbagai kesepakatan tersebut akan dibahas secara intensif sehingga berbagai proyek terkait pembangunan kereta api cepat tersebut dapat segera dilaksanakan.

"Jika berbagai kesepakatan tersebut sudah disahkan, maka proyek dapat dilaksanakan dengan perkiraan tenaga kerja yang dapat diserap sekitar 40.000 orang. Jika kereta api cepat ini terbangun, semisal untuk rute Jakarta-Bandung, maka kita ingin ekonomi di kota-kota yang berada di sepanjang jalur tersebut, seperti Karawang dan Walini, juga hidup, masyarakat menjadi lebih sejahtera," katanya.

Rini menekankan, untuk proyek tersebut, pihaknya telah membentuk konsorsium yang antara lain terdiri atas PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Inka (Persero).

Pembahasan tindak lanjut pembangunan kereta api cepat dilakukan Menteri BUMN dalam pertemuannya dengan Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (NDRC) atau semacam Bappenas di Indonesia, Bank Pembangunan China (CDB), dan tinjauan langsung China Railway Corp.

Menteri RI dan sejumlah pimpinan direksi perusahaan BUMN menjajal kereta api cepat Beijing-Tianjin, yang berjarak 150 kilometer, yang ditempuh dengan waktu 30 menit dengan rata-rata kecepatan 200-300 kilometer per jam.