Perpres Kilang Minyak Ditargetkan Selesai Akhir Bulan Ini

Kompas.com - 17/09/2015, 09:01 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan minyak asal Arab Saudi, Aramco, kembali berminat untuk membenamkan investasinya senilai 10 miliar dollar AS untuk proyek kilang bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang, pemerintah pun mempercepat finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kilang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini Perpres Kilang tersebut belum selesai dibahas. "Mungkin akhir bulan ini akan kita selesaikan," kata Darmin ditemui sebelum meninggalkan kantornya, Rabu (16/9/2015) sekitar pukul 21.00.

Darmin menjelaskan, dalam Perpres Kilang ini pemerintah menawarkan lebih banyak opsi kepada calon investor. Calon investor diperkenankan membangun sendiri kilang BBM, ataupun bekerja sama dengan pemerintah Indonesia (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Terlebih lagi, kata Darmin, pembangunan kilang juga diperluas, bisa diintegrasikan dengan pabrik petrokimia.

Sementara itu, ditanya terkait rencana Aramco untuk masuk menjadi pengembang kilang, Darmin belum memberikan informasi detil terkait insentif yang diminta Aramco. "Insentif Aramco itu termasuk salah satu yang masih harus dibahas pemerintah," tegas Darmin.

Sekadar informasi, dua tahun lalu dua investor yakni Aramco dan Kuwait Petroleum Corporation berminat membangun kilang masing-masing di Tuban dan Bontang. Kedua investor meminta fasilitas libur pajak atau tax holiday sampai 30 tahun.

Diskusi soal insentif ini mandek lantaran pemerintah menolak menyetujui permintaan calon investor tersebut.  Dalam aturan lama tentang libur pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130/PMK.011/2011, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan diberikan dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat lima tahun.

Setelah berakhirnya pemberian pembebasan PPh badan, wajib pajak bersangkutan akan diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen dari PPh terutang selama dua tahun pajak.

Sementara itu, dalam aturan tax holiday  (keringan pajak) yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), industri pioneer bisa mendapatkan maksimal libur pajak sampai 20 tahun.

Pasal 3 ayat (2) PMK tersebut menyebutkan, pengurangan PPh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.

Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pengurangan PPh badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) menjadi paling lama 20 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenang, Kenaikan Tarif Listrik Tidak Dorong Lonjakan Inflasi di RI

Tenang, Kenaikan Tarif Listrik Tidak Dorong Lonjakan Inflasi di RI

Whats New
Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Whats New
Anak Usaha Astra International Caplok 49,56 Persen Saham Bank Jasa Jakarta

Anak Usaha Astra International Caplok 49,56 Persen Saham Bank Jasa Jakarta

Whats New
Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Berlarut-larut, OJK Buka Suara

Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Berlarut-larut, OJK Buka Suara

Whats New
Harga Minyak Mentah Indonesia Naik, Ini Beberapa Faktor Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Indonesia Naik, Ini Beberapa Faktor Penyebabnya

Whats New
Sandiaga Uno Ingatkan Pentingnya Promosi Digital bagi Ekonomi Kreatif

Sandiaga Uno Ingatkan Pentingnya Promosi Digital bagi Ekonomi Kreatif

Rilis
Lima RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN yang Bakal Hapus Kelas Iuran dan Layanan 1,2,3 BPJS Kesehatan

Lima RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN yang Bakal Hapus Kelas Iuran dan Layanan 1,2,3 BPJS Kesehatan

Whats New
Bandara Ngurah Rai Bali Tambah Rute ke Singapura dan Manila PP

Bandara Ngurah Rai Bali Tambah Rute ke Singapura dan Manila PP

Whats New
IHSG Anjlok 2,53 Persen di Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Anjlok 2,53 Persen di Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
AS Terancam Resesi, Apa Dampaknya ke Indonesia?

AS Terancam Resesi, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Whats New
Cara Membedakan Aplikasi MyPertamina Asli dan Palsu

Cara Membedakan Aplikasi MyPertamina Asli dan Palsu

Whats New
BNI Bantah Beri Kredit ke Perusahaan Tambang Besar Tanpa Agunan

BNI Bantah Beri Kredit ke Perusahaan Tambang Besar Tanpa Agunan

Whats New
Apa Itu Haji Furoda dan Kenapa Biayanya Tembus Rp 300 Juta?

Apa Itu Haji Furoda dan Kenapa Biayanya Tembus Rp 300 Juta?

Whats New
Jadi Dirut Baru KPEI, Ini Strategi Iding Pardi Perkuat Pasar Modal dan Keuangan Indonesia

Jadi Dirut Baru KPEI, Ini Strategi Iding Pardi Perkuat Pasar Modal dan Keuangan Indonesia

Whats New
OJK Berikan Izin Usaha ke Perusahaan Pergadaian Biru Gadai Satu

OJK Berikan Izin Usaha ke Perusahaan Pergadaian Biru Gadai Satu

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.