Banyak PHK, Tren Penarikan Uang Jaminan Hari Tua Meningkat

Kompas.com - 17/09/2015, 17:27 WIB
Laman BPJS Ketenagakerjaan BPJSLaman BPJS Ketenagakerjaan
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren penarikan uang jaminan hari tua (JHT) meningkat seiring dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, tahun ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengeluarkan dana cukup besar untuk pencairan JHT, yakni kurang lebih Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun.

"Tenaga kerja yang sekarang ini menggebu-gebu nih di BPJS Ketenagakerjaan, orang ambil JHT itu cukup banyak. Ini juga harus kita lihat sebagai suatu fenomena semakin banyak yang kena PHK sehingga orang mengambil uang JHT," kata Chazali di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Menurut Chazali, angka pencairan JHT tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, ia tidak menyebutkan berapa persen perkiraan peningkatannya. Chazali juga menilai bahwa fenomena semacam ini perlu diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi perekonomian.

Secara langsung, penarikan JHT besar-besaran bisa memunculkan guncangan di internal perusahaan. Dengan demikian, menurut dia, fenomena ini bisa mempengaruhi iklim investasi.

"Yang berpengaruh malah perusahaan-perusahaan yang diinvest itu, kalau BPJS enggak. Namanya uang peserta kan, dia tinggal ambil saja. Ini juga akan pengaruhi situasi investasi dan usaha, misalnya yang disimpan di bank, kan digunakan lagi untuk kepentingan investasi dan lain-lain. Jika uangnya diambil kan mempengaruhi, jadi memang multiplier effect yang terjadi," ujar Chazali.

Sebagai langkah antisipasi, Chazali mengusulkan adanya sosialisasi dan advokasi agar karyawan yang di-PHK mencairkan uang JHT-nya jika memang sangat diperlukan. Uang JHT masih bisa menjadi simpanan meskipun karyawan tersebut sudah dirumahkan.

Namun, diakui Chazali, solusi tersebut tidak akan efektif. Langkah efektif yang sedianya dilakukan adalah dengan mengendalikan PHK. "Kalau bisa, dikurangi. Jangan sampai ada PHK karena implikasi PHK itu ya itu tadi, akan mempengaruhi jumlah yang ambil JHT," ucap Chazali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Chazali menilai bahwa peraturan perundangan yang mempermudah pencairan JHT turut mendorong peningkatan angka klaim JHT tahun ini. Berdasarkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT), pekerja yang berhenti bekerja dapat mencairkan pesangon tanpa perlu menunggu masa kepesertaan 10 tahun. Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan pengkajian kembali atas isi peraturan pemerintah tersebut.

"Kita sedang melakukan pengkajian produk ini. Kaitannya dengan perkembangan yang ada untuk kita berikan masukan ke kementerian tenaga kerja," ucap Chazali.

Terkait tren peningkatan angka klaim JHT ini, Chazali menyampaikan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla mengarahkan agar diupayakan perbaikan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi September 1 diharapkan bisa menahan gelombang PHK. "Jadi tidak bisa persoalan JHT ini diselesaikan karena diadakan di hilir dari persoalan di hulu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

Whats New
Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Whats New
Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Whats New
Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Whats New
 Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Spend Smart
Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Whats New
Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Spend Smart
Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Work Smart
Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Whats New
Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Spend Smart
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Rilis
Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022

Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022

Whats New
Dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, Pendapatan Petani Padi di Banyuwangi Naik Jadi Rp 24 Juta per Hektare

Dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, Pendapatan Petani Padi di Banyuwangi Naik Jadi Rp 24 Juta per Hektare

Rilis
Apa Itu PPN: Definisi, Tarif, Pemungut, dan Objek Pajaknya

Apa Itu PPN: Definisi, Tarif, Pemungut, dan Objek Pajaknya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.