Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paket Ekonomi Jilid II Dikebut, Harga Premium Bakal Turun?

Kompas.com - 18/09/2015, 11:18 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum juga tuntas membahas paket ekonomi tahap I, kini tim ekonomi kabinet Joko Widodo menyusun paket ekonomi jilid II. Targetnya, paket ekonomi tahap II meluncur Oktober.

Pemerintah membuat perbedaan antara paket I dan paket II. Paket ekonomi seri I berisi deregulasi dan debirokratisasi. Tujuannya adalah memulihkan industri dan pasar dalam negeri. Sementara paket jilid II lebih mengarah pada peningkatan daya beli masyarakat, pemberian insentif perpajakan, dan reformasi anggaran.

"Stimulus fiskal diarahkan melalui percepatan penyerapan anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan daya beli dan insentif bagi dunia usaha," tandas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, Kamis (17/9/2015).

Nah, menurut sumber Kontan yang tahu rencana ini, ada dua poin yang digagas masuk paket tahap II, khususnya terkait peningkatan daya beli masyarakat. Pertama, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar. Kedua, pemberian insentif pajak pribadi dan perusahaan. Harapannya, jika pajak dikurangi dan harga BBM diturunkan, daya beli masyarakat lebih menggeliat.

Masih menurut sumber tadi, perumusan paket jilid II lebih alot, utamanya seputar pemberian insentif pajak. Kementerian Keuangan tak ingin jorjoran memberi insentif pajak karena bisa makin sulit memenuhi target setoran pajak. "Di sisi lain relaksasi ini perlu agar dunia usaha menggeliat," kata sumber.

Secara umum, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ade Sudrajat, menyangsikan aneka paket ekonomi itu. Dia melihat, isi paket ekonomi amat ditentukan oleh bisikan kalangan dekat pemerintah. "Jika masukannya salah, pemerintah bisa masuk angin," kata Ade.

Di sisi lain, niat penyusunan paket ekonomi jilid II ini menunjukkan pemerintah tak fokus bekerja. Ada 134 aturan yang akan dirombak lewat deregulasi.

Dan, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, belum satu pun deregulasi keluar. Dus, dia menyarankan, sebaiknya pemerintah menuntaskan dulu paket ekonomi jilid I. Jika mulai tampak hasilnya, barulah pemerintah menyusun paket jilid II. Satu hal lagi, sejumlah agenda deregulasi pada paket tahap I juga memicu ketakutan baru bagi pengusaha.

Pabrikan besi dan baja dalam negeri, misalnya, khawatir niat menghapus hambatan impor baja dan besi akan memukul industri besi dan baja dalam negeri. "Produsen lokal akan kelabakan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Trisaputro. (Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika, Handoyo, Muhammad Yazid)

baca juga: Ekonom: Paket Kebijakan Kurang "Nendang"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Spend Smart
IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

Whats New
Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Whats New
KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Spend Smart
10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+