Arahan Jokowi, Impor Garam Dibebaskan dari Rekomendasi Kemenperin

Kompas.com - 18/09/2015, 13:06 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com – Impor sejumlah komoditas strategis direncanakan tak perlu lagi rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk garam.

Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Arlinda Imbang Jaya menuturkan, debirokratisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, dan perdagangan dalam negeri, serta meningkatkan iklim usaha yang berdaya saing.

“Kami sudah berhasil menyelesaikan sesuai amanat dari Presiden kita terhadap komoditi yang akan dilakukan debirokratisasi, dan deregulasi,” kata Arlinda, dalam konferensi pers, Jumat (18/9/2015).

Selain garam, komoditas strategis yang rencananya akan dibebaskan dari rekomendasi impor dari Kemenperin yaitu beras, gula, hortikultura dan besi baja. Arlinda mengatakan, pihak Kemenperin sendiri sudah menyampaikan kesediaan untuk menghapus rekomendasi impor garam.

Penghapusan rekomendasi impor garam juga dibarengi dengan penghapusan kewajiban Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP). “Yang ada hanya Angka Pengenal Importir (API) Produsen saja. Mekanismenya, dengan memberikan Surat Persetujuan Impor (SPI), dan menghapuskan persyaratan NPWP, serta persyaratan rekomendasi impor,” jelas Arlinda.

Kendati rekomendasi dihapuskan, alokasi volume impornya tetap ditentukan melalui rakortas (rapat koordinasi terbatas). Arlinda menambahkan, pihak terkait yang ikut membahas alokasi dalam rakortas diantaranya Kemendag, Kemenperin, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penghapusan rekomendasi impor garam ini merupakan satu dari 32 kebijakan di Kemendag yang akan didebirokratisasi dan dideregulasi. Sebanyak 24 kebijakan akan dilakukan debirokratisasi, sedangkan 8 kebijakan akan dilakukan deregulasi. Sebanyak 30 kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dan 2 kebijakan berupa Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Whats New
Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan 'Judicial Review'

Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan "Judicial Review"

Rilis
Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

Whats New
Putra Sulung Erick Thohir Diangkat Jadi Komut di Mahaka Media

Putra Sulung Erick Thohir Diangkat Jadi Komut di Mahaka Media

Whats New
IHSG Berakhir Merah, Rupiah Menguat

IHSG Berakhir Merah, Rupiah Menguat

Whats New
Dua Tersangka KSP Indosurya Bebas, Nasabah Diminta Tidak Perlu Khawatir

Dua Tersangka KSP Indosurya Bebas, Nasabah Diminta Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam Industri di Kemendag Tahun 2018 Naik ke Tahap Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam Industri di Kemendag Tahun 2018 Naik ke Tahap Penyidikan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.