Skandal Bank Maluku, Kejahatan Kerah Putih di Tengah Kemiskinan

Kompas.com - 18/09/2015, 19:53 WIB
|
EditorJosephus Primus

AMBON, KOMPAS.com - Bank Maluku kini diterpa dua masalah besar, yakni praktik repurchase agreement (Repo) fiktif oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas serta dugaan penggelembungan anggaran pembelian lokasi beserta gedung kantor cabang di Surabaya, Jawa Timur.

Transaksi repo mengakibatkan kerugian senilai Rp 238 miliar. Sedangkan, terjadi pembengkakan anggaran pembelian gedung dari Rp 45 miliar menjadi Rp 54 miliar.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Laksono Dwionggo di Ambon, awal September lalu, mengungkapkan, transaksi repo mulai tahun 2011. Bank Maluku menjadikan PT AAA Sekuritas sebagai perantara transaksi surat berharga dengan sejumlah bank lain di Indonesia.

Namun, pada Oktober 2014, OJK menemukan bahwa transaksi itu fiktif. Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), salah satu lembaga pasar modal Indonesia untuk penempatan surat berharga transaksi repo, tidak terdata surat berharga milik Bank Maluku yang diperantarai PT AAA Sekuritas.

Miris

Pertanyaannya, mengapa sejak pertama kali terjadi transaksi pada 2011, pihak Bank Maluku tidak melakukan pemeriksaan di KSEI?

Laksono mengatakan, pihak Bank Maluku tidak hati-hati dan terlalu percaya pada PT AAA Sekuritas. “Katanya bunga dari surat berharga itu dibayar dengan lancar sehingga tidak ada kecurigaan,” ucap Laksono.

Padahal, asas utama yang dianut dunia perbankan adalah kehati-hatian. Uang Rp 238 miliar pun raib. Sementara, untuk pembelian gedung di Surabaya, Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae menduga, manajemen Bank Maluku melanggar prosedur pembelian aset serta tidak mematuhi ketentuan dari Bank Indonesia (BI).

Pembelian pada November 2014 itu ternyata tidak menggunakan jasa lembaga penaksir harga bangunan. Penaksir baru dilibatkan setelah transaksi pembelian selasai, dan diketahui bahwa harga lokasi beserta gedung di Jalan Darmo itu hanya Rp 45 miliar.

Pihak Bank Maluku bahkan mengeluarkan dana Rp 2 miliar hanya untuk operasional berkaitan dengan proses pembelian itu. Kini, kantor itu belum bisa digunakan karena masih terkendala persoalan administrasi seperti hak guna bangunan (HGB).

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.