Kompas.com - 28/09/2015, 11:48 WIB
Pengemis terlelap di pinggir jalan tak jauh dari pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013). 
KOMPAS/PRIYOMBODOPengemis terlelap di pinggir jalan tak jauh dari pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013).
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah orang miskin pada periode survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan datang diperkirakan bertambah. Penyebabnya, gelombang panas el Nino serta kebakaran hutan. Rektor Paramadina Firmanzah menuturkan, hingga September ini kebakaran hutan terjadi di daerah-daerah yang laju pertumbuhan ekonominya rendah.

Ia menyebut, sebagian Kalimantan dan Sumatera yang roda perekonomiannya dimotori oleh perkebunan dan pertambangan. Sementara harga sejumlah komoditas tambang dan perkebunan masih tertekan.

Firmanzah mengatakan, jika kondisi ini tak mampu ditanggapi pemerintah dengan baik, maka target angka kemiskinan 10,3 persen makin sulit dicapai. "Saya hampir yakin angka kemiskinan naik karena el Nino dan kebakaran hutan," kata Firmanzah dalam diskusi yang digelar Minggu (27/9/2015).

Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin, Firmanzah menyampaikan dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, Presiden perlu menambah variasi wacana, urgensi pengentasan kemiskinan.

Sejauh ini, kata Firmanzah, pemerintah dalam hal ini Presiden lebih fokus urusan infrastruktur. Menurut dia, jika Presiden lebih banyak bicara soal kemiskinan, maka mau tidak mau, para pembantu Presiden pasti ikut fokus dalam mengentaskan masyarakat miskin.

"Presiden belum sampaikan secara intensif pengentasan kemiskinan dibandingkan infrastruktur. Meski infrastruktur ujungnya untuk pengentasan kemiskinan, Presiden harus memperbanyak dalam pidato," ucap mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi itu.

Kedua, pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga. Menurut dia, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih sporadis.

"Belum ada blueprint yang menjelaskan peran Menko Perekonomian dan Menteri PMK, Mensos, dan lain-lain," kata dia.

Dia menambahkan, kendati dibuat program pengentasan kemiskinan yang integratif, namun program yang dibuat haruslah sesuai dengan target masyarakat miskin. Sebab, kata Firmanzah, penanganan kemiskinan untuk masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat hampir miskin berbeda-beda. Masyarakat sangat miskin dan tidak produktif misalnya, tidak ada jalan lain, selain melakukan injeksi atau bantuan dari pemerintah.

Dalam hal ini, Firmanzah menegaskan, pemerintah daerah punya peran yang tak kalah penting dibandingkan pemerintah pusat.

Sebagaimana diberitakan, Badan Pusat Statistik melansir jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 bertambah 860.000 orang dibandingkan posisi per September 2014. Jumlah orang miskin di desa bertambah 570.000 orang. Sedangkan, jumlah orang miskin di perkotaan bertambah 290.000 orang. (baca: Penduduk Miskin Indonesia Bertambah 860.000 Orang)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji YouTuber Terkaya di Dunia?

Berapa Gaji YouTuber Terkaya di Dunia?

Work Smart
KKP Proyeksi Investasi Sektor Bahari Capai Rp 6,02 Triliun Sepanjang 2021

KKP Proyeksi Investasi Sektor Bahari Capai Rp 6,02 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Wanti-wanti Skema Ponzi hingga Investasi Bodong, Jokowi Minta Pengawasan OJK Tidak Kendur

Wanti-wanti Skema Ponzi hingga Investasi Bodong, Jokowi Minta Pengawasan OJK Tidak Kendur

Whats New
Sri Mulyani Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 113,38 Triliun, Jatim Paling Besar

Sri Mulyani Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 113,38 Triliun, Jatim Paling Besar

Whats New
Ini Alasan Dibalik Motor Listrik Gojek Disewakan kepada Mitra Driver

Ini Alasan Dibalik Motor Listrik Gojek Disewakan kepada Mitra Driver

Whats New
Ini Bocoran Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN

Ini Bocoran Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN

Whats New
Terus Menguat, Harga Minyak Diproyeksi Tembus 100 Dollar AS Per Barrel Tahun Ini

Terus Menguat, Harga Minyak Diproyeksi Tembus 100 Dollar AS Per Barrel Tahun Ini

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Melonjak Rp 12.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 12.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Earn Smart
Mulai Bangkit, IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Mulai Bangkit, IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Simak, Ini Cara Dapat Minyak Goreng Gratis di Indomaret

Simak, Ini Cara Dapat Minyak Goreng Gratis di Indomaret

Spend Smart
Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak pada 2022 Tak Perlu Direvisi

Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak pada 2022 Tak Perlu Direvisi

Whats New
 BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitalisasi Pasar

BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitalisasi Pasar

Whats New
Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.