Kompas.com - 30/09/2015, 07:33 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif untuk rokok menjadi 8,7 persen di tahun depan. Kepastian kenaikan tarif untuk rokok itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau.

Tarif PPN yang termuat dalam beleid tersebut lebih tinggi 0,3 persen dari tarif yang kini berlaku. Rencananya, tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2016 mendatang. Kebijakan menaikkan tarif PPN itu bertujuan untuk mendorong penerimaan negara dari sisi perpajakan.

Nantinya, tarif baru ini akan dikalikan dengan harga jual eceran (RJE) kepada konsumen setelah dikurangi laba bruto, untuk penyerahan rokok yang diberikan secara cuma-cuma Selama ini, tarif PPN rokok diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 62/KMK.03/2002 tentang dasar perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN atas penyerahan hasil tembakau. Dalam beleid tersebut, PPN rokok yang dipungut yaitu sebesar 8,4 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, pemerintah memang berniat menaikan tarif PPN rokok selama beberapa tahun ke depan. Kenaikan tidak hanya dilakukan pada tahun depan saja, melainkan hingga tahun 2019 mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan roadmap yang disusun pemerintah mengenai tarif PPN rokok. "Tarif PPN rokok akan menjadi 9,1 persen  pada 2018 nanti," ujar Mekar, Selasa (29/9/2015) ketika dihubungi Kontan.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikan tarif PPN rokok hingga 10 persen. Dengan asumsi, bisa menambah penerimaan negara hingga Rp 3 triliun per tahun. Kenaikan tarif PPN itu tidak akan dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Mekar menuturkan, tahun 2016 dinilai waktu yang tepat merealisasikan roadmap tersebut. Ia beralasan, kenaikan itu bersamaan dengan waktu kenaikan cukai rokok. Tarif PPN sebesar 8,7 persen ini dikenakan atas hasil penyerahan rokok yang dibuat di dalam negeri, atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menuturkan, kenaikan tarif PPN rokok merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyatakan, dengan adanya kenaikan tarif PPN tersebut, maka ada potensi pemasukan pajak tambahan yang berkisar Rp 800 miliar-Rp 1 triliun. (Adinda Ade Mustami)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Rilis
Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Work Smart
Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Whats New
Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Smartpreneur
Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Whats New
Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Whats New
Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Whats New
Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Smartpreneur
Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Whats New
Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Whats New
Upayakan Aplikasi MLFF Bebas Kuota Internet, Roatex Jajaki Operator Telekomunikasi

Upayakan Aplikasi MLFF Bebas Kuota Internet, Roatex Jajaki Operator Telekomunikasi

Whats New
Simak Syarat dan Cara Daftar Online Shopee Food Merchant

Simak Syarat dan Cara Daftar Online Shopee Food Merchant

Smartpreneur
Bakal Dibahas di Forum G20, Sri Mulyani Sebut Gaji Perempuan 30 Persen Lebih Rendah

Bakal Dibahas di Forum G20, Sri Mulyani Sebut Gaji Perempuan 30 Persen Lebih Rendah

Whats New
Kenapa 100K Artinya Rp 100.000? Simak Asal Usul Arti K pada Harga

Kenapa 100K Artinya Rp 100.000? Simak Asal Usul Arti K pada Harga

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.