Kompas.com - 02/10/2015, 18:23 WIB
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berhasil membuat kesepakatan dengan PPTKIS dan APJATI untuk memangkas beban TKI yang akan bekerja di Singapura. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dengan ratusan PPTKIS dan APJATI pada Kamis (1/10/2015).

Nusron menjelaskan kesepakatan itu terutama untuk mencari solusi, karena hampir semua TKI di Singapura terkena overcharging. Menurut dia, ada empat beban yang ditanggung TKI di Singapura. Keempat beban itu meliputi cost structure atau biaya penempatan dengan besaran sekitar Rp 13 juta, biaya sponsor sekitar Rp 10 juta sampai Rp 12 juta, potongan gaji dari agensi, serta beban bunga.

"Semua cost structure dan biaya sponsor dianggap utang yang ada bunganya dan bunganya tersebut dibebankan kepada TKI," kata Nusron, Jumat (2/10/2015).

Nusron mengatakan, jika dihitung-hitung, biaya penempatan atau cost structure yang ditanggung TKI dari potongan-potongan tersebut sebesar 4.000 dollar Singapura atau setara Rp 40 juta. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, biaya penempatan TKI ke Singapura besarannya hanya sekitar Rp 13 juta.

"Itu artinya telah diselamatkan sebesar Rp26 juta dari tiap TKI yang akan berangkat bekerja ke Singapura," ujarnya.

Karena itulah, lanjut Nusron, perlu solusi terbaik untuk TKI, untuk PPTKIS dan Negara.

"Solusi yang diambil tidak boleh merugikan TKI, tapi juga tidak merugikan PPTKIS," kata Nusron.

Solusi pertama, menurut dia, biaya yang dibebankan ke TKI tidak boleh lebih dari yang ditetapkan pada biaya penempatan. Biaya yang tercantum pada cost structure itu seharusnya sudah mencakup semua yang dikeluarkan untuk TKI.

"Solusi kedua, kalau memang harus melawan agenci asing yang langsung masuk ke Indonesia untuk merekrut TKI dan melawan penempatan secara non prosedural, mari kita lakukan," kata Nusron.

"Untuk itu, PPTKIS juga harus menjadi whistleblower bagi BNP2TKI, menjadi mata dan telinga bagi BNP2TKI untuk melawan penempatan TKI nonprosedural," tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.