Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dosen ITB: 60 Persen Konsumen Bakal Berpindah ke Kereta Api Cepat

Kompas.com - 03/10/2015, 19:19 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat infrastruktur Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid Lubis menilai bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menarik minat masyarakat.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukannya, kurang lebih 40 persen hingga 60 persen pengguna moda transportasi Jakarta-Bandung kemungkinan besar akan berpindah menggunakan kereta api cepat jika proyek itu terealisasi.

"Kita ketemu angkanya luar biasa, yakni 40 persen sampai 60 persen (akan berpindah) secara range termasuk yang lewat jalan tol, karena mungkin mereka merasa sangat sering Jakarta-Bandung, itu luar biasa. Apalagi kalau sudah sampai Cawang, mereka juga menjawab 40 sampai 60 prsen pasti atau kemungkinan besar pindah," papar Harun dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Menurut dia, kemungkinan berpindahnya konsumen menggunakan kereta api cepat semakin besar jika pelayanan kereta api cepat bisa menjangkau pusat kota. Misalnya saja menghubungkan kawasan Gambir di Jakarta dengan kawasan Gede Bage di Bandung.

Namun, lanjut Harun, masih ada masalah kemacetan yang belum berhasil terurai sehingga kecepatan akses kereta cepat terkesan percuma. Atas dasar itu, Harun menilai, persiapan yang matang perlu disusun.  

Diakui Harun, proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya lebih menguntungkan untuk dibangun dibandingkan Jakarta-Bandung. Namun, menurut dia, persentase penumpang yang bakal berpindah menggunakan moda kereta api cepat bisa naik 25 persen jika jalurnya dibuat melewati Bandung.

"Betul targetnya sampai Surabaya, tetapi kalau lewat Bandung bisa dongkrak (penumpang) 25 persen lagi," ucap dia.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek kereta api cepat tidak mungkin bisa terealisasi jika hanya mengandalkan pihak swasta. Harun mencontohkan proyek pembangunan monorel yang mangkrak.

"Lihat saja kan ada tiang-tiang berjamur di dalam kota. Monorel itu enggak jadi. Kalau ke luar kota kan lebih berat. Pemerintah sudah putuskan tidak akan libatkan APBN, tetapi saya enggak tahu kalau APBD bagaimana karena enggak mungkin proyek kereta api cepat ini stand alone (berdiri sendiri)" tutur Harun.

Sebelumnya pemerintah memutuskan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN). Tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah dalam proyek ini.

Kerjasama yang dibangun dengan investor pun diarahkan pada kerjasama bisnis atau business to business. Pemerintah pun menyerahkan proyek ini kepada China.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+