Pembangunan Smelter, Newmont Klaim Buat Kesepakatan Baru dengan Freeport

Kompas.com - 05/10/2015, 11:06 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengklaim telah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian tembaga atau smelter. Karenanya mereka berharap pemerintah segera bisa mengeluarkan perizinan ekspor konsentrat tembaga.

Hanya saja detail bentuk kesepakatan antara PT Newmont dengan Freeport, hingga kini, belum jelas. Juru Bicara Newmont Rubi Purnomo hanya membenarkan, pihaknya dan Freeport Indonesia telah mencapai kata sepakat. "Betul Newmont dan PTFI telah menandatangani perpanjangan MoU yang lebih detil dari sebelumnya," terangnya kepada Kontan Minggu (4/10/2015).

Seperti kita tahu, sebelumnya, pemerintah menuntut PT Newmont Nusa Tenggara membuat komitmen lebih jelas untuk membangun smelter. Misalnya kejelasan mengenai pendanaan dalam joint pembangunan smelter dengan PT Freeport Indonesia.

Untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor, pemerintah memberikan syarat pembangunan smelter ini harus menunjukan perkembangan yang nyata. Nah, selama ini, pemerintah melihat Newmont cuma mengandalkan PT Freeport dalam pembangunan ini dan kurang memberikan kontribusi nyata.

Meskipun sudah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport, hingga pekan lalu, pemerintah belum mendapat laporan terperinci soal kesepakatan  ini. Walhasil, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyatakan, pemerintah belum membuat evaluasi untuk menentukan apakah izin ekspor PT Newmont perlu diperpanjang.

Sekadar catatan, kali terakhir, izin ekspor Newmont berlaku untuk periode 18 Maret-18 September 2015 dengan jumlah kuota 447.000 ton konsentrat tembaga. "Sampai sekarang belum (menerima laporan hasil MoU), mungkin mereka tidak membutuhkan ekspor, mereka, kan, cerita kalau produksinya aman dan lancar," terangnya pada Kontan Minggu (4/10/2015).

Meskipun demikian, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mohammad Hidayat menegaskan, pemerintah tidak ingin kegiatan operasional Newmont terganggu karena tidak bisa ekspor. "Kami tak ingin perusahaan mandek gara-gara tidak boleh ekspor. Tapi, tidak serta merta kami menerbitkan rekomendasi ekspor tanpa memenuhi persyaratan lengkap," ujarnya. (Pratama Guitarra)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.