Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

"Ngambek" soal KA Cepat, Ketua Komisi VI DPR Sebut Jepang Berlebihan

Kompas.com - 06/10/2015, 08:47 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR RI Hafiz Tohir menilai, "ngambeknya" Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jatuh ke tangan Tiongkok sebagai sesuatu yang berlebihan. Seperti diberitakan, Jepang berencana meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi yang dibidanginya lantaran keputusan proyek kereta cepat.

"Berlebihan," ujar Hafiz Tohir saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Meski begitu, dia menganggap keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya andil besar terhadap kemarahan Jepang tersebut. "Namun sebetulnya salah kita juga karena memutuskan pakai kereta teknologi Tiongkok yang belum proven," kata dia.

Menurut Hafiz, Jepang adalah mitra dagang yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, untuk meredam kemarahan Jepang itu, pemerintah kata dia harus melakukan pendekatan sehingga situasinya menjadi cair kembali.

"Harus ada pendekatan kembali kepada Jepang. Walau bagaimanapun Jepang adalah mitra strategis indonesia yang positif selama 5 dekade sejak tahun 1966," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Transportasi Jepang, Akihiro Ota sangat menyesalkan keputusan Indonesia yang menyerahkan proyek kereta cepat (Shinkansen) kepada Tiongkok. "Rencana Indonesia menyerahkan proyek kereta api cepat kepada Tiongkok sangatlah disesalkan," kata Akihiro Ota, Menteri Transportasi Jepang dalam konferensi pers, Jumat (2/9/2015) sore di kantornya di Tokyo. (baca: Sesalkan soal Kereta Cepat, Jepang Tinjau Kembali Hubungan Bisnis dengan Indonesia)

Oleh karena itu mulai sekarang Ota akan meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi yang dibidanginya. "Kita akan meninjau ulang semua bisnis Jepang dengan Indonesia di bidang yang saya tangani ini, khususnya mengenai kereta api berkecepatantinggi," tambahnya.

Meskipun telah dijelaskan dengan baik oleh pihak Indonesia, Ota masih tidak mengerti mengapa Indonesia menyerahkan proyek tersebut ke dunia bisnis swasta yang semula ditangani pihak pemerintah dengan serius."Oleh karena itu kita akan mengevaluasi kembali semua kebijakan dengan Indonesia ke depan," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Hanya Pakaian Bekas, Pemerintah juga Bakal Tertibkan Sepatu Bekas Impor

Bukan Hanya Pakaian Bekas, Pemerintah juga Bakal Tertibkan Sepatu Bekas Impor

Whats New
Harga Kripto dalam Tren Penguatan, Waspadai 'Bull Trap'

Harga Kripto dalam Tren Penguatan, Waspadai "Bull Trap"

Whats New
10 Pegawainya Jadi Tersangka Korupsi Tukin, Menteri ESDM Mengaku Tahu dari Media

10 Pegawainya Jadi Tersangka Korupsi Tukin, Menteri ESDM Mengaku Tahu dari Media

Whats New
Dua Investor Gelontorkan Rp 3,22 Triliun untuk Bangun Hunian ASN di IKN

Dua Investor Gelontorkan Rp 3,22 Triliun untuk Bangun Hunian ASN di IKN

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Sebut Pasokan BBM di Jatim Perlu Dijaga

Jelang Lebaran, BPH Migas Sebut Pasokan BBM di Jatim Perlu Dijaga

Whats New
Ini 3 Agenda Prioritas dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral ASEAN di Bali

Ini 3 Agenda Prioritas dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral ASEAN di Bali

Whats New
Batas Pelaporan SPT Tahunan hingga Tengah Malam, 11,39 Juta WP Telah Lapor

Batas Pelaporan SPT Tahunan hingga Tengah Malam, 11,39 Juta WP Telah Lapor

Whats New
Amar Bank Kini Terapkan Sistem Pembayaran BI-Fast

Amar Bank Kini Terapkan Sistem Pembayaran BI-Fast

Rilis
Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Besok, Cek Daftar Instansi dan Kuotanya

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Besok, Cek Daftar Instansi dan Kuotanya

Whats New
Ada Tren Donasi Digital, GoPay Salurkan Zakat Rp 154 Miliar di 2022

Ada Tren Donasi Digital, GoPay Salurkan Zakat Rp 154 Miliar di 2022

Rilis
Disinggung Mahfud MD dalam Temuan Transaksi Rp 189 Triliun, Heru Pambudi Beri Klarifikasi

Disinggung Mahfud MD dalam Temuan Transaksi Rp 189 Triliun, Heru Pambudi Beri Klarifikasi

Whats New
Banyak Dikunjungi Masyarakat, Siapakah Pemilik Blok M Plaza?

Banyak Dikunjungi Masyarakat, Siapakah Pemilik Blok M Plaza?

Whats New
Menteri ESDM Ungkap Alasan Plh Dirjen Minerba Mangkir Panggilan KPK

Menteri ESDM Ungkap Alasan Plh Dirjen Minerba Mangkir Panggilan KPK

Whats New
Pedagang Pakaian Bekas Impor Bisa Jualan Produk IKM Kemenperin

Pedagang Pakaian Bekas Impor Bisa Jualan Produk IKM Kemenperin

Whats New
Pertamina Ungkap Kesiapan Rencana Pembangunan Buffer Zone Depo Plumpang

Pertamina Ungkap Kesiapan Rencana Pembangunan Buffer Zone Depo Plumpang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+