Jepang "Ngambek" karena Kereta Cepat, Ini Kata Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah mendengar kabar tersebut. Dia pun kembali mengungkapkan alasan Kementerian BUMN tak memilih Jepang untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pemerintah Jepang (proposalnya), karena tidak bisa mendapatkan jaminan pemerintah, tidak ada anggaran dari pemerintah, jadi otomatis proposal Jepang enggak diterima karena proposal Jepang mengharuskan adanya jaminan dari pemerintah," ujar Rini di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Wanita yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, itu menjelaskan, dari dua proposal kereta cepat yang disodorkan Jepang dan China kepada pemerintah, hanya proposal China dinilai memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

"Konsorsium BUMN sudah bernegosiasi dengan pihak Tiongkok karena proposal yang memenuhi kriteria tidak ada jaminan dan anggaran pemerintah," kata Rini.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai kemarahan Pemerintah Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diserahkan kepada China dinilai sebagai konsekuensi logis. Pasalnya, pemerintah dianggap tak matang dalam menyusun suatu kebijakan. Agus Pambagio justru terang-terangan menyebut Menteri BUMN sebagai orang yang bertanggung jawab terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan dampak yang ditimbulkannya, termasuk respons kemarahan Pemerintah Jepang. (Baca: Jepang "Ngambek", Tanggung Jawab Menteri BUMN...)

"Ya tanggung jawab Menteri BUMN-lah. Proyek kereta cepat ini aneh dan 'baunya enggak enak'," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Posisi pemerintah dalam suatu proyek memang begitu penting. Misalnya, bila mengambil contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebelum proyek itu dilempar kepada calon investor, pemerintah harus memiliki kriteria desain yang menjadi acuan para investor.

Beberapa waktu lalu, pengamat kebijakan publik Danang Parikesit mengaku kaget setelah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China. Rupanya, dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda. (Baca: Proposal KA Cepat yang Diajukan Jepang dan China Ibarat Sushi dan Dimsum)

"Membandingkan proposal Jepang dan Tiongkok tidaklah relevan. Selain mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara. Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini, seolah-olah kita membandingkan sushi dengan dimsum. Enggak bisa dibandingkan," ujar Danang, Kamis (3/9/2015).

Selanjutnya, dua proposal itu seakan-akan ditolak pemerintah. Namun, pemerintah membuat berbagai syarat, di antaranya proyek itu tak menggunakan dana APBN, dilakukan secara business to business, dan diserahkan kepada Kementerian BUMN. Ternyata, beberapa hari lalu, Rini Soemarno mengatakan bahwa proposal China-lah yang memenuhi syarat pemerintah.