Kompas.com - 06/10/2015, 16:47 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Jepang sangat menyesalkan keputusan Indonesia yang menyerahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China. Negeri Sakura itu pun menyatakan akan meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia, terutama di bidang pertanahan, infrastruktur, dan transportasi. (Baca: Sesalkan soal Kereta Cepat, Jepang Tinjau Kembali Hubungan Bisnis dengan Indonesia)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah mendengar kabar tersebut. Dia pun kembali mengungkapkan alasan Kementerian BUMN tak memilih Jepang untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pemerintah Jepang (proposalnya), karena tidak bisa mendapatkan jaminan pemerintah, tidak ada anggaran dari pemerintah, jadi otomatis proposal Jepang enggak diterima karena proposal Jepang mengharuskan adanya jaminan dari pemerintah," ujar Rini di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Wanita yang lahir di Maryland, Amerika Serikat, itu menjelaskan, dari dua proposal kereta cepat yang disodorkan Jepang dan China kepada pemerintah, hanya proposal China dinilai memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

"Konsorsium BUMN sudah bernegosiasi dengan pihak Tiongkok karena proposal yang memenuhi kriteria tidak ada jaminan dan anggaran pemerintah," kata Rini.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai kemarahan Pemerintah Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diserahkan kepada China dinilai sebagai konsekuensi logis. Pasalnya, pemerintah dianggap tak matang dalam menyusun suatu kebijakan. Agus Pambagio justru terang-terangan menyebut Menteri BUMN sebagai orang yang bertanggung jawab terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan dampak yang ditimbulkannya, termasuk respons kemarahan Pemerintah Jepang. (Baca: Jepang "Ngambek", Tanggung Jawab Menteri BUMN...)

"Ya tanggung jawab Menteri BUMN-lah. Proyek kereta cepat ini aneh dan 'baunya enggak enak'," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Posisi pemerintah dalam suatu proyek memang begitu penting. Misalnya, bila mengambil contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebelum proyek itu dilempar kepada calon investor, pemerintah harus memiliki kriteria desain yang menjadi acuan para investor.

Beberapa waktu lalu, pengamat kebijakan publik Danang Parikesit mengaku kaget setelah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China. Rupanya, dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda. (Baca: Proposal KA Cepat yang Diajukan Jepang dan China Ibarat Sushi dan Dimsum)

"Membandingkan proposal Jepang dan Tiongkok tidaklah relevan. Selain mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara. Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini, seolah-olah kita membandingkan sushi dengan dimsum. Enggak bisa dibandingkan," ujar Danang, Kamis (3/9/2015).

Selanjutnya, dua proposal itu seakan-akan ditolak pemerintah. Namun, pemerintah membuat berbagai syarat, di antaranya proyek itu tak menggunakan dana APBN, dilakukan secara business to business, dan diserahkan kepada Kementerian BUMN. Ternyata, beberapa hari lalu, Rini Soemarno mengatakan bahwa proposal China-lah yang memenuhi syarat pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Cara Top Up DANA lewat BRImo, ATM, dan Internet Banking BRI

Simak Cara Top Up DANA lewat BRImo, ATM, dan Internet Banking BRI

Spend Smart
Bisnis Retail: Pengertian, Cara Kerja, Fungsi, Jenis, dan Contohnya

Bisnis Retail: Pengertian, Cara Kerja, Fungsi, Jenis, dan Contohnya

Whats New
Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM Online lewat OVO hingga LinkAja

Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM Online lewat OVO hingga LinkAja

Spend Smart
Mudah, Begini Cara Transfer OVO ke DANA dan Sebaliknya

Mudah, Begini Cara Transfer OVO ke DANA dan Sebaliknya

Spend Smart
Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Earn Smart
Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Whats New
Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Whats New
Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Whats New
Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Whats New
XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.