Kompas.com - 13/10/2015, 12:05 WIB
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu. TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDAWarga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu.
EditorBambang Priyo Jatmiko
                                    Oleh Kemal Imam Santoso

KOMPAS.com - Banyak diberitakan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit dalam memberikan jaminan kesehatan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahwa pembayaran klaim kepada providers (rumah sakit ) berada pada jumlah diatas penerimaan iuran. Kemudian bagaimana BPJS Kesehatan seharusnya menyiasati kondisi tersebut?

Sebelum kita membahas lebih jauh ada baiknya kita pahami arsitektur keuangan BPJS Kesehatan. Pada dasarnya dalam mengelola keuangan JKN, telah ditetapkan bahwa pengelolaan aset badan (BPJS Kesehatan) terpisah dengan pengelolaan aset program (JKN).

Aset badan digunakan untuk antara lain biaya operasional , pengadaan barang dan jasa , biaya peningkatan kapasitas layanan dan diinvestasikan pada instrument sesuai dengan peraturan.

Aset program atau jaminan sosial (JKN) digunakan untuk membayar manfaat jaminan (seperti yang telah dijanjikan) biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial dan juga diinvestasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian dari mana BPJS Kesehatan memperoleh pendanaan?  Pendanan bersumber dari modal awal yang diberikan Pemerintah, hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan jaminan kesehatan, yaitu PT.Askes (Pesero), hasil pengembangan aset BPJS (hasil investasi) .

Pada tahun 2013 Pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp 500 miliar dari ketetapan sebesar Rp 2 triliun sebagaimana yang diatur dalam UU NO 24/ 2011.

Selain sumber sumber tersebut, BPJS Kesehatan juga memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial (DJS). Berapa besarannya ? PP No 37/ 2013 menyatakan bahwa dana operasional yang bersumber dari aset DJS paling tinggi 10 persen dari total iuran jaminan kesehatan yang telah diterima BPJS Kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan No 211/2013 menetapkan bahwa dana operasional adalah sebesar 6,25 persen untuk tahun 2014.

Ketentuan ini menarik karena jumlah dana operasional BPJS Kesehatan bergerak searah dengan total iuran yang telah diterima. Seperti diketahui dalam dunia pengelolaan keuangan, makin banyak uang tunai yang dipegang, maka makin tinggi pula hasil investasinya (dalam koridor “risk appetite” yang ditetapkan).

Dalam konteks ini, BPJS Kesehatan beroperasi layaknya suatu perusahaan komersial. Bahkan digunakan indikator kinerja keuangan (financial soundness) untuk mengukur kinerja BPJS Kesehatan seperti likuiditas, solvabilitas dan hasil investasi yang memadai.

Meningkatkan hasil investasi, mengelola likuiditas dan beroperasi secara efisien adalah hal yang lumrah bagi korporasi komersial (BUMN, swasta). Pun dengan BPJS Kesehatan, diharapkan beroperasi demikian pula : mendapatkan iuran secepatnya dan semaksimal mungkin, memegang cash sambil memutar uang pada instrumen investasi yang tersedia, beroperasi secara efisien dan menyusun berbagai laporan yang dipersyaratkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Whats New
Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Whats New
Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.