Ini Komentar Wapres soal Divestasi Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum tahu keputusan pemerintah terkait opsi divestasi atau pelepasan saham PT Freeport. Belum diputuskan apakah divestasi Freeport akan dilakukan melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) atau dengan pembelian saham oleh pemerintah.

"Saya belum, belum lihat itu. Divestasi bukan batas-nya Oktober, kita lihat nanti," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Kendati demikian, Kalla menegaskan bahwa IPO termasuk bentuk dari divestasi yang bisa menjadi opsi. "Itu kan divestasi, divestasi itu kan banyak bentuknya," ucap Kalla ketika ditanya apakah pemerintah lebih memilih IPO atau tidak.

Kewajiban divestasi bagi pemegang kontrak karya (KK) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Merujuk PP tersebut, Freeport harus melakukan divestasi sebesar 30 persen.

Pelepasan saham Freeport rencananya dilakukan secara bertahap. Rencananya Freeport akan melepas saham pada tahun ini sebesar 10,64 persen.

Adapun kepemilikan pemerintah Indonesia di Freeport saat ini sebesar 9,36 persen. Menurut Staff Khusus Menteri ESDM Said Didu, PT Freeport telah menawarkan sahamnya kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM. Namun sejauh ini pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk pembelian saham Freeport.

Jika pemerintah tidak berminat untuk mengambil saham tersebut, maka saham Freeport akan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika BUMN tidak berminat, saham Freeport akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, jika BUMN kemudian tidak berminat, maka saham Freeport akan ditawarkan ke swasta.

Adapun IPO merupakan salah satu opsi pembelian saham Freeport oleh swasta selain melalui proses lelang.