Soal Divestasi Freeport Tinggal Persoalan Kemauan Pemerintah

Kompas.com - 17/10/2015, 14:01 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, tidak seharusnya pemerintah menggiring opini publik bahwa pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia lebih bagus jika melalui mekanisme penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

“Saya kira kalau pemerintah tidak punya komitmen yang kuat untuk membeli, soal tidak punya dana itu bisa menjadi alasan untuk meluluskan atau memuluskan rencana IPO tadi,” ucap Marwan ditemui usai diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Marwan mengatakan, berkaca dari pengalaman divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, seharusnya pemerintah sadar bahwa benefit dari divestasi tidak akan dinikmati oleh masyarakat. (baca: Ini Komentar Wapres soal Divestasi Freeport)

Marwan menceritakan, Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sudah mendukung supaya divestasi Newmont dibeli PT Antam (Persero).

“Tapi waktu itu berlawanan dengan Pak Agung Laksono, Pak SBY, sama Pak Aburizal sebagai Menkokesra. Lalu DPR-nya juga terkooptasi. Maka kalahlah Pak JK. Tergadailah itu, terjuallah ke Bakrie,” imbuh Marwan.

Menurut Marwan, tidak benar jika pemerintah beralasan tidak bisa menyiapkan anggaran untuk mengambil saham yang dilepas Freeport. (baca: Rizal Ramli: Freeport Paling "Mencla-Mencle" soal Divestasi)

Di Papua sana, kata dia, ada cadangan jutaan pound emas dan miliaran ton tembaga. Artinya, Marwan menambahkan, ini adalah aset pemerintah RI yang boleh dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

Marwan juga mengatakan, cadangan terbukti dijadikan jaminan utang, biasa dilakukan oleh para kontraktor migas. Dia mencontohkan salah satunya Total di Blok Mahakam.

Sehingga, kata dia, urusan divestasi Freeport ini tinggal persoalan kemauan dari pemerintah. (baca: Menkeu: Emasnya di Indonesia, Masa Freeport IPO di AS?)

“Tapi seperti yang saya sebut tadi waktu Pak Satya (Komisi VII DPR) bicara, ini masalah moral hazard. Memang pada dasarnya pemerintah itu punya masalah, di moral. Ada temennya, ada pengusaha yang sebagian ingin masuk. Lalu dicari-carilah alasan supaya pemerintah itu tidak membeli saham. Itu sama kasusnya seperti Newmont,” pungkas Marwan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

Whats New
 Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Rilis
Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Whats New
Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Whats New
Agar Makin Mandiri, Industri Alkes Dinilai Perlu Dukungan Penuh dari Stakeholder

Agar Makin Mandiri, Industri Alkes Dinilai Perlu Dukungan Penuh dari Stakeholder

Whats New
PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

Whats New
Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Whats New
Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Whats New
Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Whats New
Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Whats New
[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto 'Pig Butchering'

[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto "Pig Butchering"

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.