Indeks Desa Membangun agar Pembangunan Lebih Komprehensif

Kompas.com - 19/10/2015, 23:32 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar saat peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Jakarta, Senin (19/10/2015). KEMENDESAMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar saat peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Jakarta, Senin (19/10/2015).
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM), Senin (19/10/2015). 

IDM bisa dijadikan rujukan untuk mengentaskan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam sambutannya menegaskan bahwa IDM yang diluncurkan ingin meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa.

"IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa, karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal," kata Marwan saat membuka Peluncuruan Indeks Desa Membangun, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jakarta.

IDM dibuat untuk memperkuat pencapaian sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Marwan mengatakan, apabila indeks ini dipergunakan dengan baik oleh pemerintah sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan, kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri seperti yang dicita-citakan tidak mustahil untuk diwujudkan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Marwan merupakan tumpuan utama, titik tolak strategis menuju terciptanya partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan dan peningkatan keterampilan.

"Jadi, masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam menyantuni spirit UU Desa yang telah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Dengan menjadi subjek pembangunan, desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membanguyn kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata internasional,” imbuhnya.

Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dominan di desa. Marwan melihat, kemiskinan menjadi penyebab utama perpindahan penduduk dari desa ke kota.

"Kalau kita melihat data yang ada pada tahun 80-an sekitar 78 persen jumlah penduduk Indonesia ada di pedesaan. Namun saat ini jumlah penduduk kota dan desa hampir berimbang. Penduduk kota telah mencapai 49,8 persen sementara persentase penduduk desa justru mengalami penurunan menjadi hanya 50,2 persen dibandingkan pada tiga puluh lima tahun yang lalu. Jika tren urbanisasi ini dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65 persen penduduk Indonesia akan berada di kota," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.