Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VI: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kritis Selama Setahun Terakhir

Kompas.com - 20/10/2015, 12:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tataran kritis selama satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut dia, ada enam parameter yang menjadi penilaian hal tersebut.

"Slogan 'Kerja, Kerja, Kerja' yang menjadi semboyan pemerintah, belum mampu memberi arti yang signifikan. Masih banyak rapor merahnya," kata Heri kepada Kompas.com, Senin (19/10/2015).

Parameter pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tertekan. Politisi Partai Gerindra itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,7 persen.

Kondisi itu merupakan yang terburuk selama lima tahun terakhir.

Kedua, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300.000 orang atau sebesar 0,81 persen berdasarkan data BPS. Kondisi itu diperparah dengan bertambahnya jumlah pengangguran akibat buruknya kinerja ekonomi hingga triwulan III 2015.

"Padahal, jumlah orang yang butuh pekerjaan terus bertambah 3 juta orang," kata dia.

Kemudian, laju pertumbuhan inflasi Indonesia tinggi. Berdasarkan analisis dari Indonesia for Global Justice (IGJ), proyeksi inflasi yang ditetapkan sebesar 4,4 persen. Namun, pada Mei 2015, laju inflasi mencapai 7,15 persen.

Pertumbuhan inflasi tak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, tetapi juga pedesaan. Faktor terbesar kenaikan inflasi itu, kata dia, disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Faktor ini yang menjadi penyebabnya yaitu kenaikan harga sembako seperti beras, bawang dan daging.

"Gejala seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengar dan tidak terburu nafsu membuat kebijakan, yang ujung-ujungnya, mengorbankan rakyat kecil," ujarnya.

Parameter selanjutnya yakni menurunnya nilai tukar petani dan nelayan. Kenaikan harga BBM memberikan kontribusi besar terhadap anjloknya nilai tukar nelayan yang mencapai 102,97 poin.

Hampir 80 persen biaya melaut berasal dari komponen BBM. Parameter kelima yakni realisasi investasi terbilang minim, yakni di bawah 2 persen pada pertumbuhan PDB.

Bahkan, masuknya investasi asing tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menurun sekitar 50.000 pada triwulan lalu.

"Parameter keenam, utang luar negeri membengkak. Sampai triwulan kedua 2015, utang luar negeri membengkak di atas 300 miliar dollar AS, terdiri atas utang untuk sektor publik sebesar 134,6 miliar dan sektor swasta 169,7 miliar," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com