Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-JK, Urusan Energi Masih Ngeri

Kompas.com - 20/10/2015, 22:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Urusan energi memang kompleks. Setahun berlalu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bergulir, masih banyak pekerjaan rumah yang belum usai. Meski jika dikaji tak sedikit pula gebrakan yang sudah dicapai.

“Pemerintahan Jokowi-JK dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengendalikan besaran anggaran subsidi BBM (bahan bakar minyak). Meskipun dalam hal ini ada inkonsistensi di dalam penerapan kebijakan evaluasi harga,” ujar Pri Agung Rakhmanto, pengamat energi dari Reforminers Institute, kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Pri mengatakan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam evaluasi harga BBM sangat disayangkan, sebab menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai ‘bantalan’ untuk menanggung selisih-surplus dari perbedaan harga BBM yang ada atau keekonomian.

“Selain progress yang cukup signifikan dalam hal subsidi BBM tersebut, untuk sektor ESDM secara keseluruhan, saya melihatnya relatif belum ada langkah terobosan lain yang cukup konkret dan signifikan,” sambung Pri.

Lebih lanjut dia bilang, beberapa isu penting memang sudah disentuh, tetapi belum benar-benar substansial, karena cenderung lebih menonjolkan dimensi politis maupun pencitraan.

“Misal, pembubaran Petral yang sebetulnya pun sampai hari ini audit terhadapnya belum juga dilakukan,” ungkap Pri.

Di luar soal Petral, Pri juga menyoroti pendelegasian perizinan hulu minyak dan gas bumi (migas) satu pintu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Ini hanya izin administratif yang sifatnya umum dan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi hulu migas,” sambung Pri.

Terakhir, Pri juga melihat masalah kelistrikan. Dia bilang, pemerintah telah cukup konsisten dalam penerapan reformasi subsidi dengan menerapkan penyesuaian tarif secara berkala.

“Sayangnya, proyek 35.000 megawatt cenderung dimensi politis dan populisnya terlalu dominan. Sementara angka tersebut sebenarnya lebih merujuk pada proyeksi kebutuhan dengan asumsi tertentu,” kata Pri.

Kompas Video Satu Tahun Jokowi - JK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com