Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Supaya Bisa Bersaing, Indonesia Harus Lebih Murah, Lebih Cepat, Lebih Baik

Kompas.com - 21/10/2015, 20:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, persoalan yang terjadi saat ini ialah akibat perlambatan ekonomi di pasar luar negeri. Karena itu, ekspor dari Indonesia ke luar pun menurun yang mengakibatkan tersendatnya produksi di pabrik. Hal ini pun bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk melindungi industri ini, Kalla menilai pelaku usaha bisa mulai menyasar pasar dalam negeri dan pemerintah mulai melakukan efisiensi biaya di segala bidang untuk membantu investor.

"Yang bisa diperbaiki adalah keputusan dalam negeri untuk mengisi pasar dalam negeri. Kita bersyukur berbeda dengan Malaysia. Kita punya 265 juta orang pasar kita," ujar Kalla di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2015).

Dia mengungkapkan, produk-produk yang diarahkan ke dalam negeri bisa menggantikan produk impor yang selama ini bertebaran di Indonesia, mulai dari beras, jagung, hingga barang jadi. Namun, produk Indonesia itu juga harus bisa bersaing dengan produk impor dari China yang ternyata lebih murah.

"Maka, satu-satunya jalan adalah meningkatkan produktivitas dalam persaingan yang baik. Persaingan itu bisa dengan tiga hal, yaitu harus lebih murah, harus lebih baik, dan harus lebih cepat," ucap Kalla.

Pria yang juga sempat menjadi Wakil Presiden pada periode 2004-2009 itu menyebutkan, keberlangsungan usaha investor swasta dalam negeri inilah yang akan membantu menopang lapangan kerja dan ekonomi daerah. Untuk memudahkan jalan investor, Kalla menyatakan pemerintah juga menekan sejumlah biaya yang bisa menjadi beban pengusaha.

"Birokrasi tidak efisien, infrastruktur tidak efisien, listrik masih kurang dan mahal. Karena itulah, harga solar diturunkan, nanti gas diturunkan, listrik diturunkan. Kemudian juga beberapa pajak diturunkan, bea masuk diturunkan, agar investasi kita bisa lebih murah dan bisa bersaing," ucap Kalla.

Selain itu, pemerintah pada paket kebijakan sebelumnya juga sudah menerbitkan formula pengupahan buruh. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian alokasi dana untuk keperluan pengupahan yang sebelumnya harus dibahas setiap tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Whats New
Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Whats New
Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Whats New
Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Whats New
Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Whats New
CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

Whats New
BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

Whats New
Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Whats New
Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Whats New
TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

Whats New
Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Whats New
Dewan Periklanan Indonesia: RPP Kesehatan Bisa Picu PHK di Industri Kreatif dan Media

Dewan Periklanan Indonesia: RPP Kesehatan Bisa Picu PHK di Industri Kreatif dan Media

Whats New
Pekerja Wajib Ikut Iuran Tapera, Ekonom: Lebih Baik Opsional

Pekerja Wajib Ikut Iuran Tapera, Ekonom: Lebih Baik Opsional

Whats New
Buka Peluang Kerja Sama Bilateral, Delegasi Indonesia Sampaikan Potensi Tanah Air di Moscow-Indonesia Business Mission

Buka Peluang Kerja Sama Bilateral, Delegasi Indonesia Sampaikan Potensi Tanah Air di Moscow-Indonesia Business Mission

Rilis
Astra International Gandeng Semen Indonesia Maksimalkan TKDN Sparepart UKM

Astra International Gandeng Semen Indonesia Maksimalkan TKDN Sparepart UKM

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com