Razia SNI, Kemendag Sebut Pedagang Cukup Punya Fotokopi Ini

Kompas.com - 27/10/2015, 11:04 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengecer dan pedagang di sejumlah pusat perbelanjaan ketakutan manakala ada razia barang impor ilegal dan tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) .

Beberapa di antaranya memilih tutup lebih cepat ketika mengetahui kabar razia, sedang beberapa yang lainnya memang tidak buka toko sedari pagi, seperti yang terjadi di Thamrin City, kemarin Senin (26/10/2015). (baca: Penjelasan Pengelola Thamrin City soal Razia Barang Non-SNI dan Produk Impor Ilegal)

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, Widodo mengatakan, seharusnya para pedagang dan pengecer tidak perlu khawatir jika menghadapi razia, selama barang yang dijual mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Widodo juga berpesan agar pengecer dan pedagang bisa menunjukkan kepada petugas razia bahwa barang yang dijual mengikuti ketentuan.

"Tidak perlu khawatir misal ada sweeping, mana kala kita memang memperdagangkan barang-barang yang memang sesuai ketentuan," ujar Widodo dalam Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang dan Penegakkan Hukum, di Plaza Kenari Mas, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Widodo menjelaskan, dalam ketentuan Perdagangan, pengecer dan pedagang memang tidak wajib mengantongi Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI. Yang wajib memiliki SPPT SNI adalah importir dan produsen.

"Tapi kalau memperdagangkan barang itu harus minta fotokopi SPPT SNI sebagai pegangan manakala ada pengawasan. Itu kewajiban bapak ibu semua," kata Widodo.

Sementara itu, kepada importir, Widodo juga berpesan agar memenuhi ketentuan SPPT SNI. Sebab sekarang ini banyak sekali kemudahan yang diberikan pemerintah.

Kalau tadinya barang yang perlu SNI wajib perlu Surat Pendaftaran Barang (SPB), sekarang ini hanya dibutuhkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). "Itu pun tidak per shipment," kata dia.

Adapun untuk ketentuan label barang, Widodo berpesan kepada pedagang dan pengecer untuk tidak menerima barang yang tidak memiliki label bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 tahun 2015 telah merinci 145 jenis barang yang wajib label bahasa Indonesia.

"Tapi selebihnya tetap harus pakai bahasa Indonesia, sebab masyarakat kita tidak semua paham bahasa lain, terutama Inggris," kata Widodo.

Dia lebih lanjut menambahkan, ke depan pedagang dan pengecer harus mengenal identitas jelas dari pemasok barang.

"Tidak boleh lagi kalau ada pengawasan, bilang tidak tahu pemasoknya. Alasannya hanya karena lewat telefon. Misalnya ada yang memasukkan narkoba, kalau tidak tahu siapa yang masok, tetap pedagang yang salah," kata Widodo.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Whats New
Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Spend Smart
Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Whats New
Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Whats New
Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Whats New
Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Whats New
Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Whats New
Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati

Hasil Riset: Industri Transportasi dan Logistik Online Terus Tumbuh, Gojek Paling Diminati

Whats New
Mengenal Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO

Mengenal Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO

Spend Smart
Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Spend Smart
Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Whats New
Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Work Smart
Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Whats New
Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.