Alasan Menteri Susi Ogah Contoh Budidaya Perikanan Orde Baru

Kompas.com - 29/10/2015, 15:59 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku akan berkomitmen mengembangkan sektor budidaya perikanan. Namun, ia menegaskan tak mau mencontoh pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan pada masa Orde Baru, tepatnya pada dekade 1990-an. "Kita tidak boleh lagi belajar dari kejadian tahun 1990-an, dimana kita ekstensif, ekspansif, mengembangkan budidaya udang windu," ujar Susi saat memberikan sambutan di acara Indonesian Aquaculture 2015, Tangerang, Kamis (28/10/2015).

Saat itu kata dia, hutan-hutan bakau ditebangi, dikorbankan demi tambak udang windu secara besar-besaran. Memang tutur menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu, penghasilan yang didapat sangat besar. Tapi kebijakan itu pula berdampak besar bagi kerusakan lingkungan. "Tapi dalam tempo singkat, 3 sampai 4 tahun, penyakit sudah mulai turun dan udang di tambak semua mati," kata dia.

Menurut Susi, pengembangan budidaya yang dipraktikkan Orde Baru tersebut jelas-jelas tak memikirkan asas keberlanjutan pengembangan sumberdaya alam. Padahal kata dia, asas keberlanjutan sangatlah penting bagi generasi selanjutnya. "Saya mengingatkan, budidaya yang benar adalah budidaya yang berkelanjutan. Itu yang harus kita praktikkan," ucap Susi.

Oleh karena itu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggelontorkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk sektor budidaya perikanan. Angka tersebut tiga kali lebih besar dari anggaran tahun 2015.  Susi berharap dengan gelontoran dana tersebut, pelaku usaha di sektor budidaya perikanan bisa bergairah dan mampu meningkatkan produksinya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Susi untuk mampu memberikan nilai tambah pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia dengan mengembangkan sektor budidaya perikanan. Di mata JK, Susi tak boleh hanya gemar menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyakarat dengan berbagai kebijakannya. "Tapi kerja menteri tidak hanya membakar (kapal), tapi juga membangun. Jadi kini kita ada di sisi itu, bagaimana kita semua meningkatkan produktivitas perikanan lewat budidaya," ujar JK.

Selama setahun kabinet kerja ucap JK, Susi adalah menteri yang paling populer dimata publik diantara nama-nama menteri lainya. Popularitas itu tutur dia lantaran Susi gemar membakar atau menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.