Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin: Pemerintah Tidak "Pede" dengan Ekonomi 2016

Kompas.com - 02/11/2015, 08:18 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah kurang percaya diri terhadap ekonomi dalam negeri pada 2016.

Hal ini tercermin dari penetapan kurs rupiah dalam asumsi makro tahun depan sebesar Rp 13.900 per dollar AS.

Wakil Ketua Kadin Suryani SF Motik mengatakan, ‎ada beberapa poin yang kurang tetap seperti kurs rupiah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun depan.

"‎Tahun depan rupiah Rp 13.250 per dollar AS masih mungkin karena kisarannya Rp 13.600, kenapa dinaikkan Rp 13.900. Saya melihat pemerintah ini tidak 'pede' (percaya diri)," ujar Suryani saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Kemudian persoalan pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok akan tumbuh 5,3 persen. Padahal menurut Suryani, angka tersebut bisa tumbuh lebih tinggi lagi mengingat Indonesia sudah masuk ke dalam G20.

"Lalu inflasi yang masih tinggi 4,7 persen, padahal ini bisa ditekan karena penyebabnya kan soal makanan, impor beras, daging dan sebagainya," tutur Suryani.

‎Suryani menyarankan, untuk menekan inflasi diperlukan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi persoalan yang membuat inflasi menjadi tinggi.

Namun, jika melihat anggaran kementerian yang ada, sektor agrikultur paling rendah dibandingkan lainnya.

"Penyebabnya kan dimakanan, tapi ini paling rendah kementeriannya jadi tidak merefleksikan pemerintah bisa menyiapkan kantong-kantong untuk misalnya swasembada pangan," tuturnya. (Seno Tri Sulistiyono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com